TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analyis (CITA) Yustinus Prastowo mengeluarkan beberapa poin mengenai aturan pengampunan pajak yang dianggap perlu diperhatikan. Adanya poin-poin evaluasi ini, ia berharap masyarakat bisa berpartisipasi lebih efektif atas serangkaian perkembangan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

“Beberapa pasal penting ini harus diketahui masyarakat agar RUU Pengampunan Pajak dapat dimanfaatkan seluruh wajib pajak ketika disahkan,” kata Yustinus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu, 21 Mei 2016.

Yustinus mengatakan, setiap Wajib Pajak (WPOP dan WP Badan) nantinya berhak mendapatkan pengampunan pajak, kecuali kasusnya tengah disidik dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21), sedang proses peradilan, atau wajib pajak sedang menjalani hukuman pidana bidang perpajakan. (Baca: Dirjen Pajak: Tax Amnesty Bukan Ampuni Pengemplang)

Tak semua jenis pajak, kata dia, dikenai bebas pajak. Jenis pajak yang mendapat pengampunan mencakup seluruh jenis pajakpusat yakni PPh, PPN, Bea Materai, PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.

Uang tebusan dibayarkan ke kas negara untuk harta benda bersih berdasarkan aturan ini sebesar dua persen pada periode tiga bulan pertama setelah undang-undang diterbitkan, empat persen di periode tiga bulan kedua setelah undang-undang diterbitkan, dan enam persen periode pelaporan bulan ketujuh sejak undang-undang berlaku sampai 31 Desember 2016. (Baca: Tax Amnesty,Ditjen Pajak Diminta Perbaiki SistemAdministrasi)

Apabila harta dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak berada di luar wilayah NKRI, ada beberapa opsi pembayaraan. Untuk perode tiga bulan pertama setelah undang-undang diterbitkan, pembayaran satu persen periode tiga bulan, dua persen untuk periode tiga bulan kedua setelah UU diterbitkan, dan tiga persen pada periode pelaporan bulan ketujuh sejak undang-undang berlaku sampai 31 Desember 2016.

"Mengingat periode pemberlakuan kemungkinan hanya enam bulan dari 1 Juli hingga 31 Desember 2016, kemungkinan hanya ada dua lapis tarif dengan menghapus tarif terendah," kata Yustinus.

Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih per 31 Desember 2015 dikurangi harta bersih dalam SPT PPh terakhir. Nilai Harta Bersih merupakan nilai harta dikurangi utang (Pokok Utang dan bukti dilampirkan). Harta dapat dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar.

Di pasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih per 31 Desember 2015 dikurangi harta bersih dalam SPT PPh terakhir. Nilai harta bersih itu nilai harta dikurangi utang. Pokok utang dan bukti harus dilampirkan. Harta dapat dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar.

Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan pengampunan pajak wajib melampirkan surat pernyataan pencabutan restitusi/kompensasi, Pencabutan, permohonan, pengurangan/penghapusan/keberatan/banding/ peninjauan kembali, dan melunasi seluruh tunggakan pajak.

Bagi wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima atas pengajuan surat permohonan pengampunan pajak dan sedang diperiksa, diperiksa bukti permulaan, atau disidik atas tindak pidana bidang perpajakan, semua proses itu ditangguhkan sampai diterbitkannya surat keputusan pengampunan pajak. Proses akan dihentikan setelah surat keputusan pengampunan pajak diterbitkan.

Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Surat Permohonan Pengampunan Pajak dapat diajukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu periode pengampunan. Dan akan diberikan kesempatan apabila masih terdapat Harta yang belum dilaporkan. (Baca: Wakil Menkeu: Tax Amnesty adalah Rekonsiliasi Nasional)

Skema repatriasi dilakukan dengan, Harta Kas/Setara Kas harus dialihkan dan diinvestasikan sebelum pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak; dan kesanggupan untuk menginvestasikan harta selain kas/setara kas ke dalam wilayah NKRI paling lambat 31 Desember 2016.

Investasi yang dilakukan di wilayah NKRI dengan jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk SBN RI, Obligasi BUMN, atau Investasi Keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri.

Apabila Wajib Pajak ingin menginvestasikannya dalam bentuk lain, dapat dilakukan di tahun kedua dan/ atau tahun ketiga dalam bentuk obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi OJK, investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah melalui PMK, dan Investasi di sektor properti.

Kemudian jika data dan informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Terakhir, pejabat yang berwenang dilarang memberitahukan data atau informasi terkait Pengampunan Pajak kecuali atas permintaan wajib pajak. "Ini bersifat sementara dibuat berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang sedang dibahas," ujar Yustinus.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI