Kerja Sama PT Pos dan PT Taspen, Ambil Pensiun Tak Dibatasi

Reporter

Senin, 16 Mei 2016 17:06 WIB

Gedung PT Taspen. Taspen.com

TEMPO.CO, Bandung - PT Taspen (Persero) dan PT Pos Indonesia memperbarui kerja sama soal pembayaran dana pensiun. Perbaruan itu, antara lain, jangka waktu pembayaran uang pensiun yang tadinya per tanggal 4-20, dilonggarkan satu bulan penuh. "Tidak lagi dibatasi,” kata Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro di sela penandatanganan perjanjian kerja sama itu di Bandung, Senin, 16 Mei 2016.

Iqbal menuturkan setiap bulannya PT Taspen membayarkan uang pensiun untuk 580 ribu peserta lewat kantor Pos. “Per bulan Rp 1,084 triliun,” kata dia.

Iqbal berujar transfer uang pensiun dari Taspen lewat Pos diserahkan antarkantor pusat agar lebih cepat. Sehingga dari yang semula dua hari sebelum waktu pembayaran uang pensiun, dalam perjanjian baru menjadi tiga hari sebelum pembayaran uang pensiun. “Dengan cara ini fee pembayaran yang awalnya Rp 5 miliar per tahun turun jadi Rp 4,5 miliar,” kata dia.

Perjanjian baru lainnya ialah menyepakati hingga pada batas akhir masa waktu kontrak pembayaran uang pensiun seluruhnya akan dibayarkan lewat transfer antar-rekening. “Kesepakatan kita pada akhir kontrak, 2018 secara nasional semua sudah melalui rekening,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, pembayaran pensiun lewat kantor Pos setara dengan 20 persen jumlah pembayaran uang pensiun yang dilakukan Taspen. Pembaruan layanan diharapkan bisa memperbesar porsi pembayaran pensiun lewat kantor Pos. “Artinya 2,4 juta pensiun itu sangat terbuka untuk kantor Pos karena punya jaringan di mana-mana,” kata dia.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono menjanjikan perbaikan layanan Pos untuk mendukung layanan pembayaran pensiun Taspen. Salah satunya, penyelesaian komplain dari penerima pensiun bakal diselesaikan paling cepat 2x24 jam.

Gilarsi mencontohkan kasus pembayaran uang pensiun di Tanjung Balai yang tidak bisa diambil sendiri oleh yang bersangkutan. PT Pos mengirim petugas ke rumah penerima pensiun yang sedang sakit. “Kami akan memberikan servis sebagaimana Taspen memberikan janji pada para pensiunan ini dengan membuka window lebih lebar, artinya mereka bisa datang kapan pun,” kata dia.

Menurut Gilarsi, PT Pos tidak mengelola duit pensiunan. Uang dari Taspen hanya lewat untuk diserahkan kepada para penerima. Penambahan item kerjasama dengan menargetkan pembayaran via rekening untuk seluruh transaksi pembayaran pensiun sekaligus untuk memudahkan kontrol dan pengendalian aliran dananya.

Gilarsi menambahkan PT Pos akan memanfaatkan layanan kartu giro untuk membayarkan uang pensiunan lewat transfer antar rekening. “PT Pos punya rekening giro, bisa kita manfaatkan untuk semua pemegang pensiun. Ini kartunya, tapi ngambilnya bisa di kantor Pos. Dengan memiliki kartu ini, otomatis mereka punya rekening. Mau datang atau tidak, uangnya ada di kantor Pos,” kata dia.

Taspen mencatat seluruh pesertanya saat ini berjumlah 6,8 juta orang. Terbagi dua yakni peserta aktif 4,4 juta orang, dan peserta pensiun 2,4 juta orang. Saat ini total dana yang dikelo PT Taspen menembus RP 160 triliun.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Konsep Dana Pensiun dalam P2SK Rugikan Kaum Buruh

2 hari lalu

Konsep Dana Pensiun dalam P2SK Rugikan Kaum Buruh

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), merugikan kaum buruh.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Dana Pensiun PT Bukit Asam, Kejati DKI Jakarta Kembali Tetapkan Satu Tersangka

6 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana Pensiun PT Bukit Asam, Kejati DKI Jakarta Kembali Tetapkan Satu Tersangka

Total tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Bukit Asam yang telah ditahan oleh penyidik sebanyak enam orang.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

7 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Eks Dirut PT Taspen Iqbal Latanro soal Dugaan Investasi Fiktif

28 hari lalu

KPK Periksa Eks Dirut PT Taspen Iqbal Latanro soal Dugaan Investasi Fiktif

KPK memeriksa wakil Komisaris Utama Bank BTN Iqbal Latanro sebagai saksi korupsi investasi fiktif di PT Taspen.

Baca Selengkapnya

Diusut KPK terkait Dugaan Korupsi Investasi Fiktif, Ini Sejarah Panjang PT Taspen

54 hari lalu

Diusut KPK terkait Dugaan Korupsi Investasi Fiktif, Ini Sejarah Panjang PT Taspen

KPK menggeledah beberapa lokasi di DKI Jakarta terkait dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Ini sejarah PT Taspen.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi di PT Taspen: KPK Geledah Tujuh Lokasi di Jakarta

54 hari lalu

Kasus Dugaan Korupsi di PT Taspen: KPK Geledah Tujuh Lokasi di Jakarta

KPK mengungkapkan tim penyidik telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Taspen.

Baca Selengkapnya

Tetapkan Tersangka Korupsi Investasi Fiktif di PT Taspen, KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri

54 hari lalu

Tetapkan Tersangka Korupsi Investasi Fiktif di PT Taspen, KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri

KPK mencegah dua orang agar tak bepergian ke luar negeri dalam proses penyidikan dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah PT Taspen dan Tetapkan Tersangka di Kasus Investasi Fiktif

54 hari lalu

KPK Geledah PT Taspen dan Tetapkan Tersangka di Kasus Investasi Fiktif

KPK menggeledah beberapa lokasi di DKI Jakarta perihal dugaan korupsi yang berhubungan dengan investasi fiktif di PT Taspen.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Beberkan Alasan Diam-diam Laporkan Dua Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung

28 Februari 2024

Erick Thohir Beberkan Alasan Diam-diam Laporkan Dua Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung

Erick Thohir membeberkan alasan dirinya diam-diam melaporkan dua dana pensiun bermasalah yang dikelola perusahaan pelat merah ke Kejagung.

Baca Selengkapnya

Cair Menjelang Pemilu 2024: Kenaikan Tunjangan Bawaslu dan Pensiun PNS

14 Februari 2024

Cair Menjelang Pemilu 2024: Kenaikan Tunjangan Bawaslu dan Pensiun PNS

Menjelang Pemilu 2024 diteken kenaikan tunjangan Bawaslu dan kenaikan pensiun PNS.

Baca Selengkapnya