TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melakukan sejumlah analisis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menilai, pembangunan reklamasi Teluk Jakarta ternyata mengganggu sejumlah obyek vital negara. "Dari analisis kami, reklamasi tidak dikaji dengan baik," kata Menteri Siti saat mengunjungi Pulau C dan D Teluk Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.

Siti membeberkan pihaknya menemukan pengembang reklamasi Teluk Jakarta tidak menaati sejumlah aturan. Akibatnya, sejumlah obyek vital, seperti pipa PLTU Muara Angke, terganggu. "Tapi protes yang dilayangkan PLTU tidak diindahkan oleh pengembang," tutur Siti. Selain itu, reklamasi mengganggu saluran kabel dan gas bawah laut di kawasan Teluk Jakarta.

Bahkan, reklamasi dianggap telah mengganggu nelayan untuk mencari ikan. Jalur laut yang biasa dilalui nelayan kini terhalangi oleh timbunan belasan pulau. Dua di antaranya telah dibangun ruko dan kawasan permukiman.

Siti juga mengoreksi adanya klaim saluran air bersih mudah diakses di pulau reklamasi. Sebab, selama ini, pemerintah pusat tak mendapatkan gambaran rencana pembangunan reklamasi. "Memang saat ini pembangunannya belum rampung, tapi persoalan air bersih dan dampak lainnya harus kami kaji."

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mendesak para pengembang menaati segala peraturan yang ada. Seiring dengan itu, negara akan mengatur berbagai mekanisme untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari reklamasi. "Kalian mau manut kami enggak?" tuturnya. "Kalau tidak, ya kami tutup saja," ucap Rizal, mengancam.

AVIT HIDAYAT