Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan mengemukakan pemerintah sedang menyiapkan bisnis agregator terdiri atas lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergabung menjadi satu untuk mendampingi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Lima BUMN tersebut yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sarinah, PT Mega Eltrans, PT Bhanda Gara Reksa dan PT Pos," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti di Padang, Selasa (3 Mei 2016).
Ia menyampaikan hal itu pada acara diseminasi hasil-hasil pengkajian dan pengembangan perdagangan dengan tema pemanfaatan "Perjanjian Perdagangan Dalam Peningkatan Ekpor Indonesia", diselenggarakan oKementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar.
Menurutnya konsepnya masih digodok yang nantinya setelah resmi beroperasi akan berfungsi sebagai jasa perantara yang membantu pendampingan UMKM agar bisa melakukan ekspor.
Ia melihat saat ini persoalan yang dihadapi UMKM masih seputar modal namun sebenarnya sudah diatasi dengan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah seperti program kredit usaha rakyat.
"Jadi yang lebih penting saat ini adalah bagaimana pelaku UMKM melek teknologi informasi sehingga tahu kondisi dan keinginan pasar," katanya.
Terkait dengan kondisi pasar ia melihat sebenarnya terbuka tapi masih kecil sehingga sulit bersaing kalau jalan sendiri.
Oleh sebab itu peran bisnis agregator diharapkan dapat memecahkan persoalan ini yaitu memperbesar pasar dan meningkatkan produksi, lanjut dia.
Sementara Konsultan ASEAN Economic Comunity Center Kementerian Perdagangan Kris Sandhi Soekartawi mengatakan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, UMKM harus meningkatkan daya saing dengan menjadikan usaha yang dikelola sebagai bagian dari rantai nilai pasar global.
"Petakan usaha yang dikelola bangun jaringan dari hulu hingga hilir," ujarnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumbar, Asnawi Bahar menilai belum ada produk unggulan daerah itu yang memiliki daya saing guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Dalam memasuki MEA perlu adanya produk-produk yang memang memiliki daya saing dengan kualitas standar internasional, namun hingga saat ini produk seperti itu belum ada di Sumbar," tambahnya.
Ia menjelaskan produk yang dimiliki Sumbar hanya dapat bertahan di daerah sendiri seperti rendang atau sanjai dan belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional.
