TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta proyek reklamasi 17 pulau nantinya terintegrasi dengan pembangunan proyek tanggul raksasa, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden menugasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membuat masterplan dari kedua proyek itu. Rencana kerja tersebut, kata Pramono, harus rampung dalam waktu enam bulan atau selama moratorium proyek reklamasi.

"Presiden minta Bappenas selama moratorium enam bulan ini menyelesaikan planning besarnya, program NCICD atau Garuda Project terintegrasi dengan reklamasi 17 pulau," katanya seusai rapat terbatas mengenai reklamasi di kantor Presiden hari ini, Rabu, 27 April 2016.

Pramono mengatakan masterplan tersebut harus memberi solusi atas persoalan lingkungan yang timbul, seperti biota laut, karena pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi. Selain itu, rencana kerja yang dibuat Bappenas tersebut harus memastikan tidak ada kaidah hukum serta aturan yang dilanggar dalam eksekusi program ini.

"Presiden meminta dilakukan sinkronisasi di semua kementerian/lembaga: Lingkungan Hidup, KKP, Perhubungan, Kemendagri, dan Agraria, agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari," ucapnya.

Selain itu, Jokowi meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengendalikan penuh program tanggul raksasa ataupun reklamasi. Menurut dia, pihak swasta jangan sampai memegang kendali atas program ini.

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan Presiden meminta perencanaan kedua proyek itu diperbaiki agar lebih komprehensif. "Jadi pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma, aturan, kaidah-kaidah lingkungan serta masalah sosial yang harus diperhatikan," tuturnya.

Sofyan mengatakan ada tiga hal yang menjadi fokus dalam masterplan. Pertama, masalah terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan, regulasi atau aspek hukum, dan masalah sosial. Program tanggul raksasa atau NCICD, kata Sofyan, sebenarnya sudah lama menjadi rencana pemerintah atau sejak 2007. "Memang ini kebutuhan kita dan sebenarnya sudah dalam proses," katanya.

ANANDA TERESIA