Dirjen Pajak: Mahasiswa Berbisnis Jangan Lupa Bayar Pajak

Reporter

Senin, 28 Maret 2016 22:25 WIB

Gambar Kojib, nama maskot dari Direktorat Jenderal Pajak turut hadir dalam acara penandatanganan addendum kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian RI, di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 19 Januari 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastiadi mengatakan saat ini banyak mahasiswa yang memiliki keinginan besar untuk berbisnis, terutama bisnis online. Namun, kata Ken, banyak di antara mahasiswa yang berbisnis itu tidak membayar pajak.

"Mereka belum mengetahui kalau itu harus bayar pajak," kata Ken saat ditemui di ruang Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Maret 2016.

Rencananya, para mahasiswa yang lulus atau sudah bekerja akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun Ken belum bisa menaksir jumlah penerimaan yang didapatkan dari rencana tersebut. Menurut dia, yang terpenting adalah niat seseorang ingin membayar pajak.

"Target penerimaan tahun ini kan Rp 1.360 triliun, 28 persen naik dari tahun lalu,"katanya.

Ketika ditanyakan apakah ada lagi target yang mau digaet selain mahasiswa, Ken menyatakan bahwa soal NPWP tak harus mahasiswa saja. "Siapapun yang punya penghasilan, dan dari manapun dalam bentuk apapun juga (wajib),"katanya.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kerjasama perpajakan melalui riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Nantinya pemahaman tentang perpajakan direncanakan akan masuk di mata kuliah Kewirausahaan.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

6 Juni 2021

Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll

Baca Selengkapnya

Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

4 Juni 2021

Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.

Baca Selengkapnya

Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

21 Februari 2021

Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan

Baca Selengkapnya

Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

7 Februari 2021

Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

26 April 2019

Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

Setoran pajak proyek gas Tiung Biru, Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di lingkungan proyek Migas.

Baca Selengkapnya

Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

10 Mei 2018

Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

Petugas pajak tersebut dikenai sanksi skorsing dari KKP Pratama Bangka.

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

27 Oktober 2017

Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

Pengurus Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

20 Maret 2017

Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera meminta Google Asia Pacific Pte Ltd menyelesaikan pembayaran pajak tahun 2016.

Baca Selengkapnya

Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

14 Maret 2017

Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku selama ini mungkin koordinasi antar
lembaga pemerintah memang harus diperbaiki.

Baca Selengkapnya

Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

23 November 2016

Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

Walau tidak miliki kantor di Indonesia, Facebook dinilai sebagai perusahaan over the top (OTT) yang mengambil keuntungan di Indonesia.

Baca Selengkapnya