TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengejar penyelesaian proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Dalam kunjungannya ke ruas jalan tol seksi V Balikpapan-Sepinggan, Balikpapan Utara, Presiden Joko Widodo menyatakan ada persoalan pembebasan lahan yang sudah berjalan sejak 2010. "Kalau pembebasan lahan selesai, konstruksi itu cepat selesai," ucap Presiden dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 24 Maret 2016.

Presiden menuturkan masalah pembebasan lahan tak hanya terjadi pada proyek jalan tol, tapi juga royek infrastruktur lainnya, seperti di kawasan industri, jalur, dan kereta api. Untuk itu, pemerintah mencoba membuat terobosan agar masalah lahan tidak lagi menjadi hambatan. "Kami harap semua jalan tol dari Balikpapan menuju Samarinda selesai pada 2018." BACA: Ini Penyebab Tol Kalimantan Mandeg

Lantaran sempat tertunda, Presiden Jokowi secara khusus mendesak Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak segera memulai pengerjaan proyek jalan tol. Akhirnya, pada November 2015, proyek kembali berjalan. "Konstruksi sudah selesai 7,6 kilometer," ucapnya.

Baca Juga: Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Baru Beroperasi 2017

Presiden menambahkan, jalur sepanjang 27 kilometer dari seluruh ruas jalan tol dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan daerah. Sisanya akan dibantu oleh investor. Sedangkan, untuk pembebasan lahan, Presiden mengatakan sudah tuntas 85 persen dari total 99,02 kiometer. Ia optimistis sisanya bisa segera dibebaskan.

Pada dasarnya, Presiden melanjutkan, persoalan yang kerap menghambat proyek infrastruktur relatif tidak terlalu sulit diselesaikan. Dalam hal pembebasan lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Presiden berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasalnya, lahan yang bermasalah salah satunya melibatkan kedua instansi itu. "Mengapa saya ke lapangan? Karena pasti saya akan dengar kesulitan di lapangan dan itu yang kami selesaikan," tutur Presiden.

ADITYA BUDIMAN