Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa Harvard Kennedy School of Government, Universitas Harvard, Boston, AS, 7 Maret 2016. kkpnews.kkp.go.id
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik empat pejabat eselon satu yang dinilai bisa meneruskan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sesuai dengan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya, terhitung sejak saat pelantikan," kata Menteri susi dalam acara pelantikan di kantor KKP, Jakarta, Kamis (17 Maret 2016).
Keempat eselon satu yang diangkat Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain Brahmantya Satyamurti Poerwadi sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta M Zulfichar Mochtar sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Kemudian, Rifky Effendi Hardijanto sebagai Kepala Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dan Rina sebagai Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Susi mengingatkan bahwa meski kondisi perekonomian global melemah dan berdampak pula kepada Indonesia, tetapi sektor kelautan dan perikanan tercatat menampilkan kinerja pertumbuhan yang tertinggi.
Untuk itu, ujar dia, baik para pejabat yang baru dilantik serta jajaran KKP lainnya juga diminta untuk dapat meneruskan kerja keras selama ini dalam rangka menjaga visi pemerintahan.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bakal tetap meneruskan kebijakan dalam memberantas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia, berikut memperkuat aspek pencegahannya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang mengutamakan laut.
"Kami mengamankan visi misi pemerintah menuju laut masa depan bangsa," kata Menteri Susi di kantor KKP, Jakarta, Senin (29 Februari 2016).
Menurut dia, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, ia juga menyatakan kombinasi dari regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan deregulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.
"Kami juga dengan tegas mengatur regulasi dan deregulasi agar iklim investasi lebih menarik," paparnya.
Dia mengemukakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri.
