TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan pihaknya diundang oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk kerja sama menangani prasarana proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT). "Diundang sebagai peserta lelang terbatas," katanya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu, 16 Maret 2016.

Kiswo mengungkapkan, ia baru saja ke Balai Kota Jakarta. Di sana, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin memastikan proses penugasan kepada Jakpro bisa berjalan. "Menurut Gubernur, prosesnya bisa jalan kalau Jakpro mengajak kontraktor badan usaha milik negara, salah satunya Adhi Karya."

Menurut Kiswo, perusahaan harus melalui lelang terbatas yang hingga kini belum dilaksanakan. "Kalau jadi, kami berencana mengajak PT Wijaya Karya dalam proyek ini. Tapi belum bicara jauh," ujarnya.

Mengenai dana, Kiswo enggan membicarakannya. Sebab harus dirembuk terlebih dulu dengan pihak-pihak terkait. "Yang jelas kami sebagai penyedia prasarana saja."

Ia menambahkan, dana yang dimiliki Jakpro belum memadai untuk membangun LRT. Menurut Kiswo, pembangunan LRT sepanjang 14 kilometer bisa menghabiskan biaya Rp 8 triliun. "Di Balai, kami bilang ketersediaan dana di Jakpro baru Rp 4 triliun," katanya.

Proyek LRT masih jalan di tempat. Awalnya, proyek LRT dipegang oleh Adhi Karya. Namun kemudian dialihkan ke BUMD DKI, yaitu Jakpro. Kesepakatan itu dihasilkan setelah adanya koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

DIKO OKTARA