Lanskap gedung-gedung perkantoran dan permukiman penduduk di kawasan Jakarta Pusat, 27 Oktober 2015. Kepala Pusat Data Informasi BNPB menyatakan bencana asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan makin meluas dan sebagian menuju Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah menyiapkan dana cadangan tanggap bencana alam sebesar Rp1 miliar untuk tahun 2016.
"Jumlah dana cadangan ini sama dengan tahun lalu sebesar Rp1 miliar," kata Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dalam keterangan persnya Selasa (15 Maret 2016).
Wako menjelaskan cadangan tersebut sengaja dianggarkan untuk berjaga-jaga mengatasi berbagai bencana yang akan menimpa dalam kurun satu tahun anggaran. "Jadi dana ini akan digunakan bagi biaya penanggulangan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan seperti tahun lalu," katanya.
Selain itu juga bantuan bagi bencana lainnya seperti banjir atau hal yang dinilai membutuhkan penanggulangan massal.
Meski sebut Wako, khusus untuk penanggulangan Karlahut juga sudah ada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran (BPBD Damkar).
"Dana operasional dan peralatan Karlahut ada di SKPD teknis," katanya.
Namun jika terjadi hal di luar dugaan dan jangkauan akan ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Untuk mendapatkan dana bantuan bagi penanggulangan yang lebih besar.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far minta semua fraksi menempatkan pelbagai usulan alokasi anggaran langsung untuk desa dimasukkan dalam pembahasan Rencana Undang-undang tentang desa.
Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakat bawah. Jadi bukan dari anggota Dewan, tapi usulan itu harusnya dari masyarakat kata Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6).
Melalui Golkar, Aburizal bertekad usulan dana aspirasi akan terus diperjuangkan melalui APBN dan APBD. Ia juga mengklaim usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapat respon yang positif.
Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah
5 Juni 2010
Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah
Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis memaparkan, dana aspirasi Rp 15 miliar untuk tiap daerah pemilhan anggota dewan muncul karena ketidakpercayaan pengelolaan anggaran oleh pusat terhadap pemerintah daerah.
Pemerintah menyatakan penolakannya atas usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per tahun per satu daerah pemilihan bagi kalangan anggota DPR karena dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang.
