TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat Ekonomi dari INDEF Dradjat H. Wibowo menilai hasil yang diperoleh delegasi Indonesia dalam Pertemuan Paris Club III di Paris, 11-12 April 2002, baru merupakan langkah minimal yang mampu dilakukan pemerintah Indonesia. “Ibaratnya cukup menolong supaya kita nggak sekarat,” ujar Dradjat saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon, Sabtu (13/4) malam. Menurut Dradjat, sangat tidak fair jika mengatakan apa yang diperoleh delegasi Indonesia bukan merupakan langkah maju. “Beban utang luar negeri di APBN saja US$ 11 miliar. Kalau itu (reschedulling, red) tidak dilakukan, APBN kita akan parah. Ini berarti untuk menyelamatkan APBN tapi belum saatnya untuk berpesta,” ungkap Dradjat. Ia memperkirakan kesepakatan Paris Club III ini memunculkan sentimen pasar yang positif terhadap rupiah, meski dalam jangka panjang masih labil. Dradjat justru mengkhawatiran adanya komitmen pemerintah yang terlalu besar melebihi kemampuan seperti privatisasi dan divestasi, sehingga memungkinkan kehilangan aset-aset penting. Dradjat memandang bahwa selama ini pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan ekonomi makro klasik dalam masalah penyelesaian utang luar negeri. Untuk mengurangi beban utang pemerintah melakukan penjadwalan utang dan menambah utang baru. Pola ini, menurut Dradjat, membuat Argentina bergantung pada utang. “Argentina itu kesalahannya pada saat punya utang di tahun 80-an memberi komitmen privatisasi dan liberasasi terlalu besar sehingga sekarang kehilangan aset-aset produktifnya dan susah untuk dia menghasilkan pendapatan untuk membayar hutang,” ungkapnya. Oleh karena itu Dradjat memandang rescheduling ini harus dikombinasikan dengan langkah-langkah lain, seperti membentuk Undang-Undang Pembatasan dan Pembayaran Utang, mencari bentuk kemudahan atau penghapusan utang melalui debt swap, write-off, atau hair-cut, dan melalui renegosiasi ulang utang luar negeri. (Martua Manullang-Tempo News Room)