TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016, menyepakati nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu poin kerja sama yang disetujui adalah pertukaran data industri jasa keuangan.

"Kami memang ditinggali 42 kasus dari kepemimpinan KPK sebelumnya. Selalu kami pelajari data dan buktinya, bantuan dari OJK akan membantu untuk penanganan kasus di industri keuangan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers setelah penandatanganan MOU di Kantor Pusat OJK.

Agus mengatakan, sebelum MOU ini, KPK sebagai lembaga penegak hukum sebenarnya sudah bisa melacak data dan informasi dari industri jasa keuangan. Misalnya, data dan informasi dari hasil pemeriksaan, atau dari bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Namun, dengan adanya MOU ini, kata Agus, KPK akan lebih mudah memperoleh data industri keuangan tertentu, yang sebelumnya tidak mudah diperoleh, seperti rekam jejak dan data pengurus perusahaan atau lembaga keuangan.

Menurut Agus, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara. Karena itu, KPK juga berencana melakukan pencegahan dan penindakan korupsi yang bisa dilakukan oleh korporasi dan pihak swasta.

Hal itu, kata Agus, sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Selain itu, dengan MOU ini, kata Agus, KPK akan menambah penyidik yang diperbantukan dari OJK. Penyidik spesialis industri keuangan itu dibutuhkan untuk menangani kasus yang melibatkan pelaku industri jasa keuangan. "Itu pasti, kita ingin memiliki keahlian-keahlian yang tidak dimiliki penyidik konvensional," ujarnya.

Agus juga meminta internal OJK mencegah dan menghilangkan tindak gratifikasi, yang rentan dilakukan kepada OJK sebagai pengatur dan pengawas industri keuangan.

"Kepada teman-teman OJK, dengan penghasilan yang lebih tinggi di atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), semestinya bisa lebih mudah menerapkan pengelolaan yang baik. Kalau PNS itu korupsi, alasannya ada saja, kategori need (kebutuhan), tapi teman-teman OJK pasti sudah terjamin. Jadi kalau masih ada gratifikasi, berarti bukan need, melainkan greedy," ujar Agus.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, terdapat tiga poin penting selain pertukaran data antara OJK dan KPK.

Poin lainnya adalah kesepakatan pencegahan tindak pidana korupsi melalui edukasi dan sosialisasi. Muliaman mengatakan bakal merancang program edukasi yang ditujukan kepada sektor jasa keuangan.

"Ini memerlukan upaya besar karena edukasi dan program pencegahan memerlukan waktu banyak dan program besar karena industri keuangan luas. Kami akan merancang sosialisasi kepada industri. Kerja sama OJK dan KPK agar kemudian industri memahami seluk-beluk tindak pidana korupsi," kata Muliaman menjelaskan.

Poin lainnya adalah penelitian dan pengembangan tentang lingkup kerja kedua institusi. Muliaman menuturkan belum ada rencana khusus mengenai hal tersebut. Penelitian dan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. MOU ini berlaku 10 Maret 2016 hingga 10 Maret 2019.

ANTARA