TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan segera menjual aset-aset Sjamsul Nursalim yang diserahkan ke lembaga itu dalam rangka melunasi utang-utangnya. Tetapi khusus untuk aset berupa perusahaan tambak udang Dipasena di Lampung, BPPN masih akan menahannya. Mei atau Juni, semua akan kita jual melalui Program Penjualan Aset Investasi (PPAI) III. Tapi Dipasena akan kita rehabilitasi dulu, kata Deputi Kepala BPPN bidang Asset Management Investment (AMI), Taufik Mapaenre Maroef, kepada wartawan di kantornya. Dengan demikian aset-aset Grup Gajah Tunggal yang diserahkan Sjamsul kepada BPPN, melalui perusahaan induk PT Tunas Sepadan Investama, ialah perusahaan ban PT Gajah Tunggal Tbk (GT Tire) dan GT Petrochem yang bergerak di bidang petrokimia. Karena dua perusahaan ini dianggap bergerak dalam industri yang terkait, maka BPPN memutuskan untuk menjualnya secara paket. Tujuannya untuk mendapatkan nilai penjualan yang tinggi, dan menjaga kelangsungan usaha dari perusahaan terkait. Oleh karena itu mekanisme penjualan yang akan ditempuh yakni dengan mencari investor strategis, yang selain memiliki modal, juga dikenal berpengalaman mengelola industri ban dan petrokimia. Ada banyak pihak yang sudah melirik-lirik. Tapi belum ada nama yang spesifik melakukan pendekatan atau kita tawari, kata Taufik. Nilai kedua perusahaan, sesuai dengan kesepakatan penyerahan aset Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), yang diteken pada 21 September 1998, adalah berkisar 7 triliun rupiah. Sedangkan total utang Sjamsul, terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sebanyak 28 triliun. Berkaitan dengan penilaian aset itu, saat ini BPPN telah menunjuk konsultan keuangan Ernst & Young untuk melakukan financial due diligent. Tetapi Taufik menegaskan bahwa uji tuntas keuangan itu bukan merupakan penilaian ulang atas nilai yang telah disepakati dalam MSAA atau nilai penerimaan (specified value). Tujuan uji tuntas itu, jelasnya, ialah mengecek kebenaran dan akurasi data-data dan informasi yang diberikan Sjamsul pada saat penandatanganan MSAA. Sebab meskipun secara hukum aset-aset itu telah diserahkan, pada kenyataannya keluarga Sjamsul masih mengendalikan semuanya. Dan sesuai kesepakatan baru antara Grup Gajah Tunggal dengan BPPN, Kamis pekan lalu (20/3), aset-aset itu akan diserahkan ke BPPN secara total. Jadi, aset-aset itu akan dikendalikan sendiri oleh BPPN, kata Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail. Uji tuntas itu akan melihat apakah selama aset-aset itu tidak dikendalikan BPPN telah terjadi pengeroposan yang dilakukan Sjamsul, misalnya dengan pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Jika hal itu ditemukan, maka Sjamsul diwajibkan untuk memberikan penggantian sesuai dengan nilai yang hilang. Kesepakatan undertaking itu sendiri telah disekapati BPPN dengan istri Sjamsul, Itjih, pada Januari lalu. Taufik mengakui bahwa tindakan BPPN yang hanya melakukan uji tuntas itu berberda dengan yang direkomendasikan oversight committee (OC) yang meminta lembaga yang diawasinya itu untuk melakukan penilaian ulang. Alasan OC, selama ini BPPN tidak secara nyata menguasai aset Sjamsul. Sehingga sangat besar kemungkinan aset-aset itu tidak lagi bernilai sama dengan saat diserahkan dulu. Belum lagi jika pada saat penandatanganan MSAA, telah terjadi misrepresentasi terhadap nilai aset, sehingga dinilai lebih tinggi dari harga riilnya. Tetapi, Taufik menganggap, bila revaluasi dilakukan, maka BPPN akan menjilat kembali kesepakatan yang sudah ditandatangani sendiri. Meskipun demikian ia mengakui bahwa hampir seluruh aset itu bernilai jauh lebih rendah dari saat diserahkan. Misalnya, aset terbesar yang ada di Dipasena, yang saat itu dihargai BPPN sekitar 20 triliun rupiah, saat ini secara substansial praktis tidak lagi beroperasi. Oleh karena itu BPPN belum akan menjual Dipasena tahun ini. Mereka akan meminta Komite Kebijakan Sektor Keuangan untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait untuk bisa bersama-sama mengelola terlebih dahulu perusahaan tambak udang itu. Kami baru akan menjualnya setelah direhabilitasi dan nilainya lebih baik, ungkap Taufik. Pejabat BPPN ini juga tidak langsung menjawab saat ditanya berapa nilai pengembalian (recovery rate) yang mungkin diterima BPPN dari penjualan itu. Sebab, menurutnya BPPN merupakan cost center bagi pemerintah. Persoalannya, berapa banyak biaya bisa kami kurangi. Yang sudah-sudah antara 35-45 persen, kilahnya. Y. Tomi Aryanto --- TNR