Pemerintah Diminta Kembangkan Gas Kota di Maluku

Reporter

Senin, 29 Februari 2016 17:37 WIB

Anggota fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Satya Widya Yudha meminta pemerintah membuat rencana pengembangan ekonomi Maluku bagian Selatan melalui pengembangan Blok Masela. Salah satu rencana yang wajib dibuat, adalah membangun jaringan gas kota (city gas).

"Kita perlu belajar kegagalan pemerintah dahulu ketika menyetujui rencana pengelolaan gas Tangguh di Teluk Bintuni," ujar Satya dalam diskusi Institute for Development of Economics and Finance(Indef) di Jakarta, Senin, 29 Februari 2016.

Satya mengatakan saat menyetujui rencana pengelolaan gas Tangguh, pemerintah sempat mewacanakan pendirian pabrik pupuk. Namun rencana itu tidak terealisasi. Akhirnya saat ini sebagian besar gas Tangguh dialokasikan untuk ekspor.

Pembangunan jaringan gas, ujar Satya, harus dimulai dari penyusunan rancang bangun pengaliran hilir gas(dedicated downstream). Rencana ini harus direalisasi sejak dini.

Baca: Kisruh Blok Masela, Sudirman: Kita Tunggu Kebijakan Presiden


Satya mengatakan bila rancangan hilir gas dibuat, Maluku bisa menjadi tempat pengembangan industri pengguna gas sebagai bahan baku. Gas juga mesti digunakan untuk keperluan tenaga listrik. "Yang penting rencana tersebut sudah ada detail teknisnya, utamanya untuk kebutuhan dasar masyarakat."

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengamini usulan Satya. Kepala Unit Percepatan Proyek Gas Abadi (Blok Masela) Gede Ketut Budiartha mengatakan lembaganya sudah meminta Inpex Masela Limited, kontraktor blok, untuk membuat studi lanjutan terkait prospek alokasi hilir gas Masela kepada Maluku.

Salah satu yang diminta SKK Migas, kata Ketut, adalah meninjau kemungkinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas. "Inpex sudah menyanggupi hal ini," Ketut berujar.

Diketahui sampai saat ini pemerintah belum menyetujui revisi rencana pengembangan (Plan of Development) II Blok Masela. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan keputusan masih menimbang kemungkinan pengembangan terbaik untuk masyarakat setempat.


ROBBY IRFANY

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya