Petani merontokan bulir padi dengan mesin huller saat panen raya di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 27 September 2015. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Ngawi - Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji program pemberian subsidi pascapanen bagi petani untuk mempertahankan harga jual tinggi padi. Sebab, harga komoditas pertanian itu kerap terjun bebas saat panen tiba. "Subsidi asca panen itu ide bagus. Entah nanti subsidi pupuk dihilangkan atau tidak," kata Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR Ibnu Multazam seusai acara panen raya padi serentak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin, 22 Februari 2016.
Pengkajian bakal melibatkan petani. Para petani akan ditanya tentang masalah usaha, terutama penjualan gabah, saat masa panen tiba. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berjanji mencari jalan yang terbaik bagi petani.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengatakan masalah naik-turunnya harga gabah merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. Sedangkan Kementerian Pertanian, kata dia, mengurusi proses produksi hingga pencapaian target panen.
“Seharusnya media menyoroti peran Kementerian Perdagangan menaikkan harga gabah, bukan (menanyakannya kepada) Kementerian Pertanian.”
Ia mengklaim produksi padi pada masa panen pertama tahun ini berlimpah dan diprediksi mencapai 12,8 juta ton gabah kering giling. Panen dilakukan secara serentak di tujuh provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur yang dipusatkan di Ngawi, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Lahan yang dipanen secara serentak di tujuh provinsi itu seluas 2.927 hektare. "(Panen padi serentak) untuk memberi tahu masyarakat bahwa pangan kita cukup berlimpah," ucapnya.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
21 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
45 hari lalu
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
57 hari lalu
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.