Seorang TNI AL berjaga saat ditenggelamkannya Kapal Ikan berbendera Vietnam di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 5 Desember 2014. Penenggelaman kapal ini sesuai dengan instruksi Presiden, Jokowi untuk menindak tegas kapal ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Batam - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menenggelamkan kapal asing. Sebanyak 30 kapal pelaku illegal fishing akan ditenggelamkan di lima lokasi. Pemusnahan kapal ini merupakan kegiatan kali pertama di tahun 2016.
Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Ahmadon, mengatakan penenggelaman kapal dilakukan besok Senin, 22 Februari 2016. "Akan dilakukan secara serentak di lima lokasi," ujar Ahmadon saat ditemui Tempo di kantornya, Ahad, 21 Februari 2016.
Kelima lokasi dan jumlah kapal yang bakal ditenggelamkan yakni Pontianak sebanyak delapan kapal asal Vietnam, Bitung sebanyak sepuluh kapal (enam asal Filipina, empat asal Indonesia), Batam sebanyak sepuluh kapal (tujuh asal Malaysia, tiga asal Vietnam), Tahuna sebanyak satu kapal asal Filipina dan Belawan satu kapal asal Malaysia.
Dari data kapal yang akan ditenggelamkan besok, beberapa kapal ada yang telah berkekuatan hukum tetap, ada juga yang masih dalam proses penyidikan dengan persetujuan pengadilan. Ahmadon mengatakan anak buah kapal dari kapal yang akan ditenggelamkan besok sebagian besar sudah dipulangkan ke negara asal. "Sisanya masih menunggu proses pemulangan," ujar Ahmadon.
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan, Agus Suprajogi, mengatakan kegiatan penenggelaman kapal dilaksanakan atas kerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya. "Ini merupakan komitmen pemerintah memberantas illegal fishing," ucap Agus.
Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam aturan ketentuan tersebut benda yang digunakan dalam tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.
