Serikat Pekerja Bermimpi Direksi Baru BPJS Lebih Kredibel

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Selasa, 16 Februari 2016 23:06 WIB

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jl. Merdeka Barat, Jakarta, 6 Februari 2016. Para buruh masih menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginginkan direksi baru nanti merupakan orang-orang yang kredibel dan memahami seluk beluk jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BPJS Ketenagakerjaan Abdurahram Irsyadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa menyatakan program jaminan sosial di Indonesia unik, dan berbeda dengan asuransi swasta.

"Terlebih lagi, jaminan sosial ketenagakerjaan kini berada langsung di bawah Presiden yang membutuhkan direksi yang profesional agar program negara untuk menjamin perlindungan dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua dan jaminan pensiun yang bermartabat bisa terlaksana dengan baik," ucap Irsyadi.

Karena itu, dia meminta agar Presiden memilih kandidat terbaik yang lolos seleksi untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan ke depan.

"Kami sekadar mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) sudah berdiri sejak 38 tahun lalu, dan cukup banyak kader yang mumpuni untuk menduduki jabatan direksi," ujar Irsyadi.

Karena itu, dia berharap Presiden memilih sebanyak mungkin pejabat karier di badan itu untuk menduduki jajaran direksi mendatang.

Hal itu hendaknya menjadi perhatian agar transformasi yang sudah dilaksanakan selama ini, dari PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan road map menuju pelaksanaan BPJS milik masyarakat dan berkelas dunia pada 2018 dapat terwujud sesuai rencana.

Irsyadi menyatakan itulah alasan terkuat Presiden memilih orang-orang yang kredibel agar mampu mengelola BPJS lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.

Pihaknya bersama dengan ribuan karyawan BPJS Ketenagakerjaan siap mengawal institusi dan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

"Kami percaya Presiden akan memilih dan menempatkan profesional terbaik untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan," demikian Irsyad

ANTARA

Berita terkait

Bakal Demo 1 Mei, Partai Buruh Minta Prabowo Dengarkan Tuntutan Kaum Pekerja

1 hari lalu

Bakal Demo 1 Mei, Partai Buruh Minta Prabowo Dengarkan Tuntutan Kaum Pekerja

Kata Said Iqbal, Prabowo bisa mulai mendengarkan tuntutan kaum buruh dalam aksi demonstrasi Hari Buruh yang akan digelar 1 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

5 Film Ikonik Tentang Buruh, Kisah Perjuangan Dapatkah Hidup Layak dan Kesejahteraan

26 November 2023

5 Film Ikonik Tentang Buruh, Kisah Perjuangan Dapatkah Hidup Layak dan Kesejahteraan

Buruh dan permasalahannya kerap jadi isu penting bahkan diabadikan dalam film.

Baca Selengkapnya

Protes Genosida Gaza, Serikat Buruh Pelabuhan Barcelona Tolak Tangani Kiriman Militer

8 November 2023

Protes Genosida Gaza, Serikat Buruh Pelabuhan Barcelona Tolak Tangani Kiriman Militer

Serikat buruh pelabuhan di Barcelona, Spanyol menolak menangani kiriman peralatan militer yang akan digunakan untuk perang di Gaza.

Baca Selengkapnya

Protes Pembantaian di Gaza, Serikat Buruh Belgia Tolak Tangani Pengiriman Senjata ke Israel

2 November 2023

Protes Pembantaian di Gaza, Serikat Buruh Belgia Tolak Tangani Pengiriman Senjata ke Israel

Serikat Buruh di Belgia pada Selasa menolak menangani pengiriman senjata yang ditujukan untuk Israel menyusul pembantaian di Gaza

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua Umum Kadin Minta Serikat Buruh Realistis soal Tuntutan Kenaikan Upah 2024

17 Oktober 2023

Wakil Ketua Umum Kadin Minta Serikat Buruh Realistis soal Tuntutan Kenaikan Upah 2024

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Sarman Simanjorang meminta agar serikat buruh lebih realistis soal tuntutan kenaikan upah 2024 dengan melihat kondisi perekonomian saat ini.

Baca Selengkapnya

Kawal Sidang Gugatan Perpu Cipta Kerja, Seribu Petani-Buruh Besok Dikabarkan Kepung Gedung MK

5 Juli 2023

Kawal Sidang Gugatan Perpu Cipta Kerja, Seribu Petani-Buruh Besok Dikabarkan Kepung Gedung MK

Seribu massa aksi petani dan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 6 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Erick Thohir Ingin PMN PT INKA Rp 3 T, Data Pemerataan Pemulihan Ekonomi

6 Juni 2023

Terpopuler: Erick Thohir Ingin PMN PT INKA Rp 3 T, Data Pemerataan Pemulihan Ekonomi

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis dari Erick Thohir meminta penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 3 triliun untuk PT INKA.

Baca Selengkapnya

Besok, Ribuan Buruh Geruduk MK dan Istana Negara Demo Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

4 Juni 2023

Besok, Ribuan Buruh Geruduk MK dan Istana Negara Demo Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Mahkamah Konstitusi atau MK dan Istana Negara, Jakarta Pusat, besok Senin, 5 Juni 2023.

Baca Selengkapnya

Deretan Negara yang Menerapkan Kebijakan Empat Hari Kerja Sepekan

18 Mei 2023

Deretan Negara yang Menerapkan Kebijakan Empat Hari Kerja Sepekan

Kebanyakan negara menerapkan kebijakan lima hari kerja dalam sepekan. Namun ada juga yang menerapkan empat hari kerja sepekan.

Baca Selengkapnya

Diduga Potong Upah dan PHK Sepihak, Serikat Buruh Tuntut Hal Ini ke Produsen Sepatu Adidas

10 Mei 2023

Diduga Potong Upah dan PHK Sepihak, Serikat Buruh Tuntut Hal Ini ke Produsen Sepatu Adidas

Perusahaan prosuden sepatu Adidas diduga potong upah buruh dan lakukan PHK sepihak. Serikat buruh tuntut hal ini ke perusahaan.

Baca Selengkapnya