Subsidi Tunai Akan Bersyarat

Reporter

Editor

Jumat, 24 Februari 2006 03:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pusat Statistik (BPS) akan memberlakukan syarat bagi penerima subsidi langsung tunai. Rencananya mekanisme itu mulai diberlakukan pada periode ke-5 penyaluran bulan Oktober tahun ini. "Ini masih digodok," kata Kepala BPS Choiril Maksum di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta kemarin.Pada April nanti, kata Choiril, BPS akan melakukan survei manfaat subsidi kepada keluarga penerima. Dari hasil survei itu akan dibuat rekomendasi untuk menentukan syarat apa saja yang harus dipenuhi calon penerima subsidi langsung.Untuk penyaluran subsidi dua periode yang sudah berjalan, yakni Oktober dan Februari, uang subsidi diberikan kepada keluarga berkategori miskin saja. "Syaratnya nanti subsidi harus menjadi manfaat bagi keluarga penerima. Sekarang kan diberikan begitu saja," kata Choiril.Penelusuran sementara BPS di lapangan menemukan uang subsidi masih dipakai sebagian besar untuk konsumsi. "Meskipun ada juga yang dipakai menambah modal berdagang. Seperti ini yang disebut bemanfaat," ujarnya.Namun jika hasil survei menunjukkan duit subsidi hanya cukup menutup konsumsi, syarat bisa tidak jadi diberlakukan. Menurut Choiril, belum diketahui pasti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap konsumsi rumah tangga keluarga miskin.bagja hidayat

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya