TEMPO.CO, Denpasar - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerima jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian mineral PT Freeport Indonesia berbentuk nonuang. Jaminan itu berupa kontrak-kontrak pengadaan dan pembangunan smelter Freeport dengan kontraktor. "Jaminan itu kan bisa dalam berbagai bentuk," kata Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu di Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Februari 2016.

Menurut Said Didu, Freeport menyatakan telah meneken engineering and procurement contract (EPC) sebesar US$ 927 juta dengan perusahaan asal Jepang, Chiyoda. Didu mengatakan peraturan menteri keuangan yang mengatur bea keluar menyebutkan jaminan kesungguhan pembangunan smelter tidak melulu dalam bentuk uang. Iitulah yang menjadi dasar Kementerian ESDM mengeluarkan rekomendasi ekspor konsentrat Freeport mulai 10 Februari 2016 lalu. "Pembelian alat atau percepatan persiapan lokasi smelter itu bentuk kesungguhan juga," ujar Didu.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mensyaratkan Freeport harus menyetor US$ 530 juta sebagai jaminan agar dapat rekomendasi izin ekspor. Belakangan, Menteri ESDM Sudirman Said melunak. Sudirman menghapus kewajiban uang jaminan itu karena menilai keuangan Freeport dan perusahaan tambang secara umum sedang sulit. Merunut pada peraturan, kata Sudirman, sebenarnya yang diwajibkan buat Freeport agar bisa ekspor cuma bea keluar saja. "Jaminan US$ 530 juta itu sebenarnya kebijakan saya. Jadi kami fokus pada yang 'wajib' saja," ujar Sudirman.

Sudirman enggan menjelaskan soal EPC smelter Freeport yang menjadi pengganti jaminan uang. Strategi selain uang jaminan masih dibahas. Salah satunya, Kementerian akan memeriksa langsung perkembangan proyek smelter Freeport. "Kami ingin meyakini komitmen mereka," ujar Sudirman.

Freeport sebetulnya telah menyetor dana komitmen pembangunan smelter sebesar US$ 115 juta pada 2014 dan US$ 20 juta pada 2015. Pertengahan Januari lalu, Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury mengatakan kemajuan proyek smelter Freeport di Gresik baru 11,5 persen atau US$ 168 juta dari total investasi smelter US$ 2,3 miliar. Dianggap lamban, Kementerian kemudian meminta Freeport menyetor jaminan US$ 530 juta bila ingin memperpanjang izin ekspornya yang habis pada 28 Januari 2016 lalu.

Tanpa menyetor duit, rekomendasi Freeport akhirnya keluar dan mereka sudah bisa ekspor sejak 10 Februari 2016 lalu. Rekomendasi izin ekskpor Freeport keluar tiga hari setelah peraturan menteri ESDM Nomor 5 tahun 2016 tentang rekomendasi izin ekspor mineral hasil pengolahan terbit.

Di peraturan baru itu, rekomendasi bisa keluar bila tingkat kemajuan pembangunan smelter sama dengan capaian periode sebelumnya. Padahal dalam peraturan menteri ESDM serupa yang terbit 2014 lalu, kemajuan pembangunan smelter harus minimal 60 persen dari target setiap enam bulan agar dapat rekomendasi ekspor.

Peraturan yang baru itu dituding memuluskan bisnis Freeport. Ahli hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai pemerintah pilih kasih terhadap Freeport. Pemerintah sebelumnya juga memberi pemakluman pada Freeport yang menunda pembangunan smelter yang awalnya ditargetkan rampung pada 2014. "Kementerian ESDM tak melihat perusahaan tambang menengah lain yang telah bersusah payah membangun smelter," kata dia.

Sudirman membantah Permen ESDM 05/2016 khusus diterbitkan buat memuluskan bisnis Freeport. Staf khusus Sudirman, Didu, mengklaim peraturan menteri ESDM sebelumnya justru mematikan percepatan pembangunan smelter. "Tidak ada ruang sama sekali bagi pengusaha yang sedang kesulitan. Kalau tidak ada relaksasi sama sekali, semuanya bisa berhenti," kata dia.

KHAIRUL ANAM