Menteri: Ada 5.000 Peraturan Daerah yang Hambat Investasi
Kamis, 11 Februari 2016 23:00 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi ribuan peraturan daerah di seluruh Indonesia yang dinilai menghambat investasi dan pelayanan bagi masyarakat. "5.000 perda dievaluasi karena menghambat investasi dan pelayanan bagi masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela kunjungan kerja di Semarang, Kamis, 11 Februari 2016. Mendagri mencontohkan perda yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat itu adalah perda mengenai biaya pembuatan kartu tanda penduduk, akte kelahiran, dan retribusi bagi nelayan. "Selain itu, banyak perda menyangkut perizinan yang tidak perlu dan akan dihapus," ujarnya. Menurut Mendagri, dari ribuan perda yang dievaluasi itu ada beberapa yang merupakan perda di Provinsi Jateng. "139 perda sudah dikembalikan ke daerah masing-masing setelah kami evaluasi," katanya. Kemendagri menargetkan dapat mengevaluasi 2.500 perda dari berbagai daerah pada pertengahan 2016. "Dari 5.000 perda, pada pertengahan 2016 harus selesai dievaluasi," ujarnya. ANTARA
Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP
4 Januari 2024
Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP
Satpol PP tak lepas dari sejarah kependudukan Belanda. Daerah yang pertama kali membentuk Satpol PP adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Selengkapnya
Warga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain
27 Agustus 2023
Warga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain
Pemerintah Kota Bogor menetapkan denda Rp 10 juta kepada warga yang bakar sampah. Berapa denda di kota-kota lain?
Baca Selengkapnya
Wakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
14 Juli 2023
Wakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam pembentukan Peraturan Daerah diperlukan kerangka hukum yang kuat utamanya nilai-nilai Pancasila
Baca Selengkapnya
Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim
6 Oktober 2022
Ngotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kota Religius digunakan untuk membantu majelis taklim.
Baca Selengkapnya
Peraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit
2 Oktober 2022
Peraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit
Santosa berharap peraturan wali kota tentang disabilitas itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
8 Februari 2022
Pemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas menyempurnakan perda sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Nasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi
20 November 2021
Nasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi
Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, mengatakan anggota dewan menyarankan agar raperda bantuan hukum jadi usulan Pemprov DKI
Baca Selengkapnya
Dewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022
15 November 2021
Dewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022
Program pembentukan Peraturan Daerah DKI pada 2022 itu tetap mengakomodir rancangan peraturan yang belum selesai dibahas pada tahun ini.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi
31 Oktober 2021
Anies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi
Anies Baswedan juga berpesan bahwa Majelis Adat akan berperan dalam pengembangan budaya Betawi, terutama pascapandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Bolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?
27 Oktober 2021
Bolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?
Apakah masyarakat umum boleh membuat polisi tidur sendiri? Berikut aturannya.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
12 jam lalu
15 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
19 jam lalu
19 jam lalu
1 hari lalu