TEMPO.CO, Jakarta - Paket Kebijakan Ekonomi jilid X yang akan diterbitkan hari ini, Kamis, 11 Februari 2016, berfokus pada perluasan lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan membuka kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Di tengah maraknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini, pemerintah berupaya menanggulangi meningkatnya pengangguran dengan berbagai program strategis dan peraturan yang mendukung paket kebijakan tersebut.

"Pokoknya kita membuka lebih banyak kesempatan untuk lapangan kerja. Semua tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya setelah menghadiri pembukaan Bali Clean Energy Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, hari ini, Kamis, 11 Februari 2016.

Hari ini, pemerintah mengumumkan rincian poin-poin perubahan kebijakan pendukung ekonomi dalam paket kebijakan jilid ke-10 di Istana Presiden. Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan, hampir semua jenis usaha dalam daftar negatif investasi (DNI) berubah. Investasi asing dibuka lebih lebar.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi DNI telah rampung. Perubahan terjadi hampir pada semua jenis usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berubah.

Dia menjelaskan, revisi DNI bakal masuk Paket Ekonomi X. Draf dari Menko Perekonomian telah dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu, 10 Februari 2016.

BISNIS