TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Kehutanan DPR mempertanyakan keikutsertaan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dalam penyelesaian kasus PT Intracawood Manufacturing. Pada 6 Oktrober 2005, ia mengirim surat permintaan kepada Menteri Kehutanan untuk menelaah kasus ini. Kasus Intraca mencuat ketika bekas Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa mengeluarkan ijin Hak Pengusahaan Hutan PT Intracawood Manufacturing di Kalimantan Timur seluas 195.110 hektare pada 2004 silam. Ijin ini diduga menyalahi prosedur dan mengandung unsur kerugian negara. Polemik bertambah ketika Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengancam akan mencabut izin ini. Pada 12 Juli 2005, Hartati Murdaya mengirim surat bernomor 03/SHM/Leg/VII/05 kepada Sudi Silalahi. Hartati meminta Sudi untuk mencegah Menteri Kehutanan mencabut izin pengelolaan hutan Intraca. Sudi kemudian meneruskan permintaan Hartati Murdaya ini kepada Menteri Kehutanan melalui Surat bernomor B.353/Seskab/10/2005 pada 6 Oktober 2005. Ketua Komisi Kehutanan DPR Yusuf Faishal mengungkapkan, sebagai warga negara Hartati Murdaya berhak menyampaikan keluhannya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. “Tapi kami akan tinjau apakah Sekretaris Kabinet ikut campur dalam kasus Intraca, “ kata Yusuf kepada Tempo, hari ini. Ewo Raswa