Operasi Moneter, BI Gelontorkan Rp 200 Triliun

Reporter

Selasa, 9 Februari 2016 23:02 WIB

Petugas melakukan aktivitas bongkar muat di tempat penarikan dan penyetoran uang di basement gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (1/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 200 triliun untuk operasi moneter. Nilai tersebut meningkat drastis dibandingkan posisi Desember 2015 lalu yang tercatat sekitar Rp 90 triliun. Dengan demikian, kata Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia Juda Agung, likuiditas menjadi lebih longgar. "Likuiditas awal tahun ini membaik dibandingkan Desember 2015 lalu," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2016.

Juda menjelaskan pelonggaran moneter masih bisa terjadi dengan mempertimbangkan inflasi yang cenderung menurun. Ia mengatakan perbankan bisa menurunkan suku bunga kredit atau deposit karena prospek ekonomi lebih baik.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan pada kisaran 5,2-5,6 persen pada 2016. Juda memprediksi akan ada peningkatan aliran dana masuk ke Indonesia baik melalui surat utang maupun saham.

Juda menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2016 akan sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Pemerintah gencar meningkatkan belanja infrastruktur yang dimulai sejak awal tahun ini. Target belanja infrastruktur 2016 meningkat dari Rp 290 triliun menjadi Rp 312 triliun.

Pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, investasi juga diperkirakan meningkat mengikuti percepatan belanja pemerintah. “Investasi itu hanya follower saja, tergantung permintaan,” kata dia.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

1 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

1 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

2 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

2 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

3 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

3 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

3 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

4 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

6 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya