TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya Pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat bukan hanya dengan memberi uang atau dana, melainkan juga bagaimana mendorong masyarakat tersebut untuk produktif.

"Mengurangi kemiskinan itu bukan hanya memberi ruang, tetapi selain memberi uang bagi yang betul-betul tidak mampu juga di lain pihak meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, dan juga lapangan kerja," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis, 4 Februari 2016.

Dia menjelaskan dalam rangka mengurangi angka warga miskin, Pemerintah saat ini berupaya melakukan dua cara yakni memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan menambah anggaran untuk bantuan tersebut.

"Ada dua cara, membantu yang di bawah (masyarakat miskin) dan mendorong produktivitas. Dua-duanya penting," tambahnya.

Dalam rapat di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, tentang penanganan kemiskinan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Pemerintah akan memperluas cakupan PLH serta menambah nominal bantuan dalam program tersebut sehingga berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.

"Pemerintah sepakat penguatan PKH, karena dari berbagai survei dan temuan antara Kemenkeu, Bappenas, program ini yang paling signifikan mengurangi gini rasio," kata Khofifah.

Rapat tersebut membahas tentang pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pada 2015 lalu, PKH telah menjangkau 3,5 rumah tangga sangat miskin sebagai peserta dan pada 2016 mencakup enam juta peserta.

Sedangkan Anggaran PKH saat ini baru mencakup 10,5 persen atau setara dengan Rp9,9 triliun. Angka tersebut masih kecil dibandingkan persentase yang baik untuk penurunan angka kemiskinan dan gini rasio adalah sebesar 16-25 persen.

"Kita baru 10,5 persen dibanding Filipina, Meksiko, Brazil itu memang rendah sekali, tidak hanya pada nominalnya saja tetapi coverage populasinya rendah sekali," tambah Mensos.

Namun penambahan tersebut tergantung pada anggaran pemerintah yang akan menunggu APBN Perubahan.

ANTARA