Komisi VI DPR Minta Pemerintah Kaji Lagi Proyek Kereta Cepat

Reporter

Senin, 1 Februari 2016 23:03 WIB

Warga berfoto dengan miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini diresmikan oleh Presiden Jokowi. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Madiun - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Haryo Soekartono meminta pada pemerintah agar menunda pelaksanaan proyek kereta cepat jurusan Jakarta - Bandung. Ia meragukan kemampuan Badan Usaha Milik Negara yang bakal ditunjuk menggarap moda transportasi darat berteknologi tinggi tersebut.

"PT INKA (Industri Kereta Api) sendiri masih dalam tahap belajar membuat kereta api cepat dan kereta api yang akan dipakai produk China. Padahal asalnya dari Jepang," kata Bambang saat berkunjung ke PT Industri Kereta Api (Persero), Senin, 1 Februari 2016.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini menilai pemerintah terlalu memaksakan rencana program kereta api cepat. Hal ini, menurut dia, justru dapat membahayakan keselamatan warga yang menumpang moda transportasi tersebut. "Nyawa publik tidak boleh dipertaruhkan untuk percobaan kereta api cepat itu sendiri," ujar Bambang.

Karena itu, ia berharap agar proyek yang rencananya dimulai tahun ini tersebut dialihkan untuk menambah sarana dan prasarana kereta penumpang maupun logistik. Menurutnya manfaat kereta penumpang maupun ketera logistik lebih dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk meningkatkan perekonomian warga. Apalagi sejumlah kota di luar Jawa belum terhubung dengan rel kereta api.

Namun Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT INKA Mohamad Nur Sodiq mengatakan mendukung proyek kereta cepat yang digulirkan pemerintah. Alasannya kereta itu mampu mendorong percepatan perekonomian. "Bagi kami ini menjadi proses pembelajaran untuk bisa mengerjakan produk kereta api lebih baik," kata Sodiq.

PT INKA, ujar dia, sanggup membuat kereta api cepat. Dari sisi sumber daya manusia, menurut dia, PT INKA sudah mumpuni lantaran sejumlah teknisi dan insinyur telah mengikuti pelatihan di China. Bersama dengan perusahaan kereta api negara tersebut, PT INKA juga bakal bekerjasama membuat kereta api cepat.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

21 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya