Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberikan keterangan kepada wartawan saat melakukan inspeksi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, 20 Desember 2015. TEMPO/Arkhelaus Wisnu
TEMPO.CO, Gresik - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berharap subsidi untuk penerbangan perintis di Indonesia dapat dicabut atau dialihkan. Dia memproyeksikan anggaran subsidi penerbangan perintis dialokasikan ke angkutan barang pada 2021.
“Nanti subsidinya dialihkan menjadi subsidi angkutan barang dengan pesawat terbang yang terjadwal,” kata Jonan setelah meresmikan Bandara Harun Thohir, Pulau Bawean, Sabtu, 30 Januari 2016.
Jonan beralasan, warga yang tinggal di daerah terpencil juga membutuhkan akses dengan transportasi udara. “Saudara-saudara kita yang tinggal di gunung-gunung tinggi tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat secara mudah,” ucapnya.
Kementerian Perhubungan, ujar dia, memberikan subsidi pada penerbangan penumpang perintis karena beberapa alasan. Yang utama ialah untuk membuka minat masyarakat menggunakan penerbangan sebagai sarana transportasinya. Dengan perlahan mencabut subsidi tersebut, semua landasan pacu di 235 bandara di seluruh Indonesia bisa diterbangi pesawat berukuran besar.
“Nanti, kalau bandara-bandara kecil sudah diperpanjang menjadi 1.400 meter, mungkin tidak perlu disubsidi,” tuturnya. Jonan optimistis harga tiket akan lebih murah walau tanpa subsidi. “Karena pilotnya bayarnya sama, meski penumpangnya 15 atau 50 orang.”
Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar untuk subsidi penerbangan perintis. Sebanyak Rp 12 miliar dialokasikan untuk penerbangan Surabaya-Bawean dan Bawean-Surabaya sepanjang 2016. Bandara Harun Thohir, Pulau Bawean, baru saja diresmikan Menteri Jonan pada Sabtu, 30 Januari 2016.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
