Presiden: Kebijakan Pangan Harus Komprehensif

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Rabu, 27 Januari 2016 23:02 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak mengikuti Upacara Penyambutan Kenegaraan di Palacio Presenditial di Dili, Timor Leste, 26 Januari 2016. Dalam kunjungan tersebut, keduanya akan membahas penguatan kerjasama perdagangan, investasi, energi, pembangunan infrastuktur, dan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian isu perbatasan darat dan maritim. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri agar pengambilan kebijakan pangan dilakukan komprehensif dan tidak sektoral.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016 Presiden Jokowi mengingatkan harga pangan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya, sehingga kebijakan sektoral justru merugikan.

"Kita ingin petani sejahtera, konsumen juga mendapatkan pangannya, yang sejahtera jangan hanya yang di tengah, yang berproduksi juga harus diberikan keuntungan dan kesejahteraan," kata Presiden.

Jokowi mencontohkan, kebijakan kementerian pertanian jangan hanya melihat dari sisi petani, demikian pula kebijakan kementerian perdagangan jangan hanya melihat dari sisi pedagang.

"Intinya kita membutuhkan kebijakan yang seimbang, itu bukan hal yang mudah, tapi kalau bekerja semua bisa, intinya ada kebijakan yang seimbang, saya minta dalam rumuskan kebijakan pangan punya pandangan yang komprehensif," kata Presiden.

Sejak 2011 hingga 2015, Presiden mencatat kenaikan harga pangan sudah 10 persen.

Pemerintah akan mendorong agar harga pangan stabil dan murah, salah satunya dengan sinkronisasi kebijakan antarkementerian.

"Harus dicermati betul sehingga harga bisa kembali normal. Maka langkah komprehensif perbaiki permintaan, suplai dan rantai perdagangan harus betul-betul komprehensif dan tepat," kata Presiden dalam rapat yang dihadiri Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Maritim Rizal Ramli, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mentan Amran Sulaiman dan Mendag Thomas Lembong dan sejumlah pejabat lainnya itu.

ANTARA

Berita terkait

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

6 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

14 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

28 Februari 2024

Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

Presiden Jokowi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia cukup kokoh di tengah ketidakpastian global.

Baca Selengkapnya

Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024

2 Februari 2024

Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024

PT Pegadaian dinobatkan sebagai Diamond Living Legend Company in Realizing Society Welfare Through Innovative and Inclusive Products and Services

Baca Selengkapnya

APBN Dukung Momentum Pemulihan Ekonomi Indonesia

19 Desember 2023

APBN Dukung Momentum Pemulihan Ekonomi Indonesia

Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat lebih kuat dari target yang ditentukan

Baca Selengkapnya

Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan

19 Desember 2023

Target Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Para Capres Dinilai Percuma Jika Andalkan Pertambangan

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan target pertumbuhan ekonomi para kandidat capres dan cawapres Pemilu 2024 cenderung tinggi.

Baca Selengkapnya

Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Diprediksi 4,9 Persen

14 Desember 2023

Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Diprediksi 4,9 Persen

ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Asian Development Outlook (ADO) Desember 2023

Baca Selengkapnya

CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI

12 Desember 2023

CORE Proyeksikan Krisis Properti di Cina Diprediksi Berdampak Jangka Panjang ke RI

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, mengatakan krisis sektor properti di Cina sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, terutama pada kinerja ekspor.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

8 Desember 2023

Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal memiliki peranan penting sabagai penjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pamer Ekonomi RI Stabil 5 Persen ke Kepala Negara Lain: Kita Bangga Banget

29 November 2023

Jokowi Pamer Ekonomi RI Stabil 5 Persen ke Kepala Negara Lain: Kita Bangga Banget

Jokowi bangga dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh di kisaran 5 persen. Ia menyebut dirinya memamerkan hal itu kepada kepala negara lain.

Baca Selengkapnya