TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai program Toko Tani Indonesia dari Kementerian Pertanian tak berjalan mulus. Rekomendasi tersebut diperoleh setelah Bappenas melakukan koordinasi program pemerintah bersama Badan Pusat Statistik, Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
"Toko Tani harus ditinjau lagi pelaksanaannya," ujar Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Roni Dwi Susanto di kantornya, Selasa, 26 Januari 2016.
Toko Tani Indonesia adalah program pembentukan semacam seribu koperasi yang menampung langsung panen petani, sehingga diharapkan dapat memperpendek rantai perdagangan pangan. Tujuan program yang dibentuk Agustus tahun lalu tersebut agar petani sebagai produsen pangan dapat memperoleh marjin keuntungan dan konsumen dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Menurut Roni, sejauh ini Toko Tani Indonesia tak membuahkan hasil yang diharapkan. Tujuan stabilisasi harga, kesejahteraan petani yang meningkat, dan harga pangan murah bagi masyarakat, malah berbuah harga pangan yang terus meningkat. Selain itu, kualitas pangan dan kesejahteraan petani malah memburuk kualitasnya.
Menurut pantauan Tempo, harga beras terus naik sejak Agustus 2015. Hingga Desember 2015, harga beras menanjak dari Rp 12.709 per kilogram menjadi Rp 13.217 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata nasional beras hingga saat ini ada di kisaran Rp 10.748 per kilogram.
"Kami sudah kasih tahu harusnya sedikit dahulu, jangan langsung banyak seperti ini," ujarnya. Musababnya, sebagai program yang baru, Kementerian Pertanian seharusnya menyiapkan terlebih dahulu proyek percontohannya.
Roni mengatakan sudah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Kementerian Pertanian. Ia mengatakan Kementerian Pertanian berjanji akan memperbaiki program tersebut dengan meningkatkan kerja sama dengan Perum Bulog.
Bekas direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mengatakan setiap program pemerintah akan selalu diawasi Bappenas, KSP, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan BPKP. "Selanjutnya kami akan evaluasi program transmigrasi," ujar Roni.
ANDI RUSLI
Berita terkait
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi
8 Februari 2023
Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi
Baca SelengkapnyaASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat
25 Oktober 2022
RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.
Baca SelengkapnyaNasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
29 April 2022
Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.
Baca SelengkapnyaBRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen
21 Februari 2022
BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.
Baca SelengkapnyaPeran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Baca SelengkapnyaMewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan
23 Desember 2021
Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.
Baca SelengkapnyaMengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Baca SelengkapnyaIntegrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Baca SelengkapnyaHarmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
15 Juli 2021
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
Baca SelengkapnyaIntegrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
15 Juli 2021
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.
Baca Selengkapnya