TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Joko Widodo pada Kamis lalu. “Proyek grasa-grusu. Tulisan di prasasti pun terlihat aneh,” tulis Yusril melalui akun Twitter-nya, @yusrilihza_mhd, Sabtu, 23 Januari 2016.

Yusril mengatakan terjadi kesalahan tulisan pada prasasti peletakan batu pertama itu. Yusril juga menampilkan bukti kesalahan tersebut melalui sebuah foto prasasti. Pada foto prasasti itu, tertulis kata “pembagunan”, yang seharusnya “pembangunan”. “Nama tempat dan tanggal lazimnya diletakkan sebelum tanda tangan,” cuit Yusril.

Dalam cuitan-cuitannya, Yusril mengkritik pembangunan kereta cepat tersebut. Ada enam cuitan dalam 18 jam terakhir. Dia menyoroti kesalahan penulisan prasasti dan utang Indonesia kepada Cina.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu juga menyinggung soal utang badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 79 triliun. “Salah nulis prasasti mungkin hal kecil, tapi utang proyek ini hampir Rp 79 triliun sama Cina bukan masalah kecil.”

Menurut dia, jika proyek prestisius ini gagal, sahamnya bakal diambil alih Cina. Hanya, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan kritiknya terhadap empat BUMN yang utang kepada Cina.

Di akhir cuitannya, Yusril mengkritik kerja sama tersebut yang menimbulkan utang besar dan harus diangsur oleh negara hingga 60 tahun ke depan. Menurut dia, jika proyek lancar, utang tersebut bakal dilunasi generasi penerus pada masa mendatang. “Kalau macet, 4 BUMN terancam, bos,” cuitnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta bersama utusan khusus Cina. Jokowi berharap kerja sama Indonesia-Cina bisa berlanjut, baik dalam sektor infrastruktur, manufaktur, maupun sektor lain. Menurut Jokowi, megaproyek kereta cepat senilai US$ 5,5 miliar itu sudah dibicarakan sejak akhir 2014 dengan kondisi naik-turun.

Megaproyek itu sempat berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang serta memanaskan persaingan ekonomi Cina-Jepang. Sebab, sejak 2011, Jepang telah mengkaji studi kelayakan dalam proyek yang sama. Namun, pada Maret 2014, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meneken nota kesepahaman penggarapan proyek kereta cepat dengan Cina.

AVIT HIDAYAT