Pekerja membuat batako dengan alat cetak di kawasan Krukut, Depok, Jawa Barat, 13 Januari 2016. Harga tanah dan bahan material bangunan yang makin meroket, menjadi tantangan besar bagi para pebisnis properti dalam negeri. Kalangan pengembang pun berani memasarkan hunian dengan banderol yang cukup tinggi. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan angka pembangunan rumah kelas menengah ke bawah pada tahun 2016 ini akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
“Ini disebabkan tingginya kebutuhan rumah masyarakat serta kemudahan perijinan pembangunan rumah dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, membuat prospek rumah menengah ke bawah ke depan lebih potensial.,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dalam rilisnya, Jumat, 22 Januari 2016.
Menurut Syarif, pemerintah terus berupaya mempermudah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan program perumahan untuk masyarakat. Selain itu, adanya bantuan dalam pembiayaan perumahan dari pemerintah juga menjadi salah satu hal yang diperlukan guna meningkatkan daya beli masyarakat agar bisa menempati rumah yang layak huni.
Syarif menambahkan masyarakat di negara manapun baik yang berasal dari kalangan ekonomi atas maupun mereka yang kurang mampu akan membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal mereka,” ujarnya. Dan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni tersebut pemerintah melaksanakan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan sejak tahun lalu. “Rumah itu kebutuhan dasar manusia di negara manapun, dan pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,”ujarnya.
Menurut dia, sebuah negara dikatakan maju jika masyarakatnya sudah tinggal di rumah yang layak huni. Optimisme kenaikan rumah MBR, kata Syarif, dapat dilihat berdasarkan data yang ada yakni rumah untuk MBR yang menggunakan skim KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2014 hanya 70 ribu unit. Sedangkan pada tahun 2015 angkanya melesat menjadi 134 ribu unit rumah.
“Dari sisi ekonomi rumah selain bisa menjadi aset dan jaminan kehidupan masyarakat juga memiliki sisi sosial yakni menjadi cerminan harkat dan martabat manusia. Dan properti bisa menjadi pilihan masyarakat dan dapat mendorong perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Ketua Umum REI Eddy Hussy menjelaskan, siklus properti di Indonesia saat ini memang sedang naik turun. Namun demikian, pemerintah tetap harus mengontrol pembangunan rumah yang ada untuk masyarakatnya. “Adanya Program Sejuta Rumah membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak khususnya rumah untuk MBR. Dan saat ini rumah kelas menengah ke bawah memang menjadi pilihan masyarakat,” ujarnya.
