Pengamat: Proyek Kereta Cepat Merusak Lingkungan

Reporter

Jumat, 22 Januari 2016 16:58 WIB

Presiden Jokowi meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota, Darmaningtyas, menilai kereta cepat atau high speed train (HTS) Jakarta-Bandung tidak semestinya dibangun. Sebab, pembangunan itu dapat merusak lingkungan di sekitar lokasi.

“Selain resapan air jadi berkurang, lumbung pangan berkurang,” ucap Darmaningtyas kepada Tempo melalui pesan singkat pada Jumat, 22 Januari 2016.

Darmaningtyas berujar, ada 150 hektare sawah yang kena gusur akibat pembangunan proyek kereta cepat tersebut. “Itu baru yang dampak langsung,” tuturnya. Sedangkan dampak tidak langsungnya, menurut Darmaningtyas, adanya alih fungsi lahan, karena area di sekitar stasiun dalam radius 1-3 kilometer akan berubah menjadi permukiman.

Dia berpendapat, pembangunan kereta cepat tersebut juga akan semakin memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. “Saya tidak paham alasan pemerintah ngotot membangun kereta cepat itu,” katanya.

Baca:Susul Bandung, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Sedang Dikaji

“Saya konsisten menolak. Kita tidak butuh kereta cepat. Kita butuh kereta barang atau kapal yang lebih banyak,” ucap Darmaningtyas.

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru memasuki tahap peletakan batu pertama pada Kamis kemarin di kebun teh Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi berujar, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan memanfaatkan 56,5 hektare hutan produksi: sekitar 55 hektare di Kabupaten Karawang dan 1,5 hektare di Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:Kapal Ternak Kosong Muatan, Pelni: Masa Kami yang Disalahkan?

Untuk itu, PT KCIC akan mengganti hutan produksi yang rusak dua kali lipat. "Penggantiannya, setelah ada izin dari Kementerian Kehutanan, kita memproses," tutur Hanggoro, Kamis kemarin.

Hanggoro menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya masih kesulitan mencari lahan pengganti hutan produksi. Sesuai dengan prosedur, penggantian hutan produksi tidak bisa dalam bentuk uang kompensasi, atau apa pun. "Cari 200 meter saja susah, ini harus cari 110 hektare."

BAGUS PRASETIYO

Berita terkait

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

13 menit lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

46 menit lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

47 menit lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

48 menit lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

13 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

15 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

16 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

16 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

17 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

23 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya