Menteri Keuangan: Petugas Pajak Sekarang Tidak Takut Preman  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 20 Januari 2016 03:44 WIB

Jcohs.org

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan petugas pajak kini punya beking, yaitu polisi. “Kerja sama dengan polisi berhasil menarik pajak dari pihak-pihak yang berusaha menunggak terus,” kata Bambang di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016.

Ia bercerita, di masa lalu, petugas pajak mesti berhadapan dengan preman atau penjaga dari wajib pajak. Para wajib pajak itu, kata Bambang, kadang-kadang mengancam petugas pajak bahwa mereka punya beking.

“Waktu itu petugas pajaknya enggak punya beking sehingga kalau adu beking akan menyulitkan. Alhamdulillah sekarang kami punya beking yang sejati, yang benar-benar beking,” ujarnya.

Bambang mengatakan Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya tidak ingin menangkap orang. Tapi faktanya, banyak wajib pajak besar yang nakal. “Merasa dia punya beking sehingga ketika ditagih dia tetap menolak. Diancam apa pun dia tidak peduli,” ucap Bambang.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan salah satu program Polri di 2016 adalah mendukung program prioritas pemerintah. Salah satunya meningkatkan penerimaan keuangan negara, baik penerimaan negara melalui pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.

“Kami mem-back up apa yang diminta oleh Dirjen Pajak, dalam hal ini penerimaan pajak, mulai penagihan, kegiatan intelijen, hingga penyidikan,” kata Badrodin.

Ia menjelaskan, selama ini kerja sama dengan Ditjen Pajak berjalan baik dalam hal penagihan pajak. Menurut Badrodin, banyak pengusaha di Indonesia yang bandel alias suka menunggak membayar pajak.

“Tentu perlu pendekatan, tidak usah dilakukan penyanderaan,” ujar Badrodin. “Didatangi petugas pajak dan polisi sudah mau membayar pajak, itu suatu kebaruan.”





REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

6 hari lalu

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

13 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

43 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

46 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

54 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya