TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan berkontribusi pada anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 635 triliun pada 2019. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan saat ini Kementerian berfokus membenahi BUMN di sektor layanan publik.

"Dari sisi kontribusi cita-cita kita dalam hitungan bisa berkontribusi Rp 635 triliun di 2019 dan berfokus pada bumn yang layanan publik," kata Aloy di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2015.

Menurut Aloy, pemerintah memiliki tantangan ekonomi seperti ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio GINI naik menunjukan kesenjangan naik. Akan tetapi, distribusinya setiap daerah tidak sama. "Sumatera gapnya tidak terlalu jauh. Di Jawa dan Indonesia timur tinggi, gap Papua tertinggi," katanya.

Aloy berkata, ada tantangan dalam ketahanan energi dan pangan. "Sekarang cabai dan jeruk lebih mudah dicari dari Cina ketimbang dari Pontianak."

Saat ini Indonesia dinilai buruk dalam infrastruktur dan industri bahan dasar. Bahan dasar industri banyak yang masih impor, industri farmasi banyak yang impor. Belum lagi mau menghadapi MEA. Menurut Aloy, ini berpotensi mengganggu neraca perdagangan dalam industri dasar dan infrastruktur.

Tantangan lain dalam pemberian akses layanan keuangan. Kebanyakan orang indonesia berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening di lembaga keuangan masih rendah. "Kredit dan simpanan sangat rendah, Indonesia yang terendah di ASEAN, bahkan dengan Vietnam kalah," kata Aloy.

Selain itu, menurut Aloy, ada permasalahan sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi. Ini memberikan keuntungan sekaligus kerugian. "Secara kerugian, produktivitas SDM kita kalah jauh. Ini bisa berdampak pada daya saing yang rendah."

ARKHELAUS W