Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta pemerintah memastikan ada pemerataan hasil pembangunan secara adil kepada seluruh masyarakat di berbagai daerah di Tanah Air. "Pemerataan merupakan suatu yang wajib," kata Zulkifli Hasan dalam rilis Humas MPR RI di Jakarta, Selasa 12 Januari 2016.
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, harus ada langkah keberpihakan pada rakyat kecil karena kalau tak ada keadilan maka rakyat akan susah diajak bersama-sama untuk melakukan pembangunan. Untuk itu, lanjutnya, maka harus ada tindakan afirmatif guna membantu rakyat kecil di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan fenomena ketimpangan perekonomian bila terus tumbuh dan tidak segera diatasi maka berpotensi mengakibatkan melonjaknya angka kriminalitas.
Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki ketimpangan perekonomian yang merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam era globalisasi sekarang ini.
"Salah satu negara yang paling timpang adalah negeri kita. Saya berjanji untuk memperbaiki kondisi ini, secara bersama-sama," kata Jusuf Kalla dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12 desember 2015).
Seperti diketahui, lembaga keuangan multilateral Bank Dunia telah melakukan kajian terkait ketimpangan di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia.
Menurut Jusuf Kalla, mengatasi ketimpangan saat ini merupakan tantangan yang besar antara lain karena berdasarkan kajian laporan Bank Dunia tersebut, satu persen keluarga Indonesia bisa sampai menguasai hingga 50,3 persen kekayaan bangsa.
Dengan demikian, lanjutnya, maka 99 persen keluarga Indonesia lainnya harus berbagi dari 50 persen kekayaan nasional lainnya, sedangkan sesuatu hal yang tidak seimbang harus diperbaiki oleh seluruh lapisan. "Kita bicara tentang keadilan agar kondisi ke depan tidak terganggu. Bangsa ini harus meningkatkan tingkat keadilannya secara bersama-sama," katanya.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
58 hari lalu
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
11 Februari 2024
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
11 Februari 2024
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.