TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan persoalan utama dalam permasalahan Otorita Batam adalah tumpang-tindih (overlapping) kewenangan. Tapi dia menyatakan belum membahas solusinya.
"Bagaimana solusinya, saya belum bisa menjawab," katanya seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2015. "Memang perlu ada solusi yang mungkin tidak bisa tuntas sekaligus. Perlu ada masa transisinya. Tapi memang persoalan utamanya adalah adanya overlap tumpang-tindih kewenangan."
Ia menjelaskan, rapat koordinasi akan dilanjutkan pada pekan depan. "Ini masih rakor yang belum tuntas. Akan ada rapat lagi minggu depan sebelum disampaikan kepada presiden," ujarnya.
Ia mengatakan tumpang-tindih kewenangan yang ada antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam bukan karena ada dua otoritas yang mengerjakan hal yang sama. "Masing-masing mengerjakan hal yang berbeda, tapi kecenderungannya kebijakan keduanya harus ditempuh dunia usaha. Sekarang bagaimana membuat tidak ada overlapping," tuturnya.
Hari ini, Menteri Darmin, bersama beberapa menteri terkait, menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas Otorita Batam. Hal ini terkait dengan perkembangan Batam yang dinilai cenderung melambat. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
5 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
