Pemberlakuan MEA, Kemendag: Kami Sudah Siap dari 2003  

Reporter

Sabtu, 2 Januari 2016 14:16 WIB

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Bachrul Chairi dan Chief Executive Officer TDR Industries, Teddy Hartono seusai meresmikan sebuah situs komunitas masyarakat ASEAN, yaitu www.oneteamstore.com yang didukung oleh TDR Racing Indonesia di TDR Technology Center, 31 Desember 2015. Situs tersebut mengusung platform e-commerce yang menjual komponen dan aksesoris otomotif. TEMPO/Larissa Huda

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengatakan persiapan Indonesia untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dilakukan sejak 2003. “Persiapan kami sudah dari 2003 dan mencapai kesepakatan puncak pada akhir 2015 ini,” katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Januari 2015.

Menurut Bachrul, kesepakatan MEA kemudian melahirkan visi 2025 di antara pemimpin negara ASEAN agar membuat sistem ekonomi dan perdagangan yang terintegrasi. “Ini komitmen negara ASEAN yang diambil pada pertemuan terakhir agar tercapai visi perdagangan yang terintegrasi,” ucapnya.

Ia berujar, saat ini Indonesia juga sudah membentuk ASEAN Economic Community (AEC) Center di Jakarta. Ada tiga tujuan dibentuknya AEC ini. “Dengan ini pemerintah bertujuan untuk memberikan advokasi kepada pelaku usaha, informasi peluang, dan coaching clinic yang bisa diakses oleh siapa pun,” kata Bachrul.

Akhir 2015, para pemimpin di ASEAN telah sepakat untuk membentuk pasar tunggal di kawasannya melalui MEA. Tujuannya agar daya saing ASEAN meningkat sekaligus bisa menyaingi Cina dan India dalam menarik investasi. Dengan pasar tunggal ini, negara di kawasan dapat dengan mudah menjual barang dan jasa ke negara lain.

Bachrul berkata MEA ini menjadi penting, bukan sebagai tujuan tetapi proses mengingat Indonesia memiliki potensi produk dan jumlah penduduknya. “Ini penting untuk ekonomi yang terus tumbuh dan mengundang investasi untuk datang ke Indonesia.”

Menurut dia, sekarang ada AEC. Tujuannya advokasi pengusaha, pemberian informasi peluang, dan coaching clinic, pemerintah juga melakukan pendampingan.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

17 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

1 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

2 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

2 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

8 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

15 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

16 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

16 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya