TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran hingga Rp 12,5 triliun dari total anggaran tahun depan sebesar Rp 48,47 triliun. Dana yang akan digunakan sebagai program peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi ini tergolong sangat besar.

"Ini alokasi terbesar sepanjang sejarah kementerian untuk meningkatkan safety dan security," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam Forum Perhubungan bertajuk "Pemerataan, Konektivitas, dan Penguatan Sistem Logistik Nasional" di Jakarta, 16 Desember 2015. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pembangunan kapal patroli dan navigasi, fasilitas kereta api, dan stainless KA.

Dari total anggaran Rp 48,47 triliun itu, Kementerian Perhubungan mengalokasikan sebagian besar atau sekitar Rp 40 triliun untuk fokus kebijakan peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan transportasi. Rinciannya adalah sekitar Rp 8 triliun untuk biaya operasional kementerian seperti belanja pegawai dan belanja barang operasional.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Jonan, belanja barang operasional tidak boleh lebih tinggi. “Maksimal 20 persen untuk operasional kementerian, ini hanya 12 persennya," kata Jonan.

Selain itu, Jonan mengatakan bahwa dana Rp 3,13 triliun akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti rehabilitasi terminal, pelabuhan, pengembangan dan pembangunan sistem perizinan online, dan integrasi sistem teknologi informasi dan komunikasi di Pusdatin.

Sementara itu, Rp 24,81 triliun digunakan untuk peningkatan kapasitas seperti pembangunan dan pengembangan terminal dan pelabuhan dan jaringan kereta api. Jonan mengatakan anggaran ini berkaitan dengan pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal, terluar, dan subsidi layanan perintis. Adapun dana Rp 8,02 triliun digunakan untuk tata kelola dan regulasi kementerian. Tata kelola tersebut meliputi belanja operasional pegawai dan belanja barang kementerian.

ARKHELAUS W