TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan kantor Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di lantai 6 GMB 1, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Desember 2015.

"Targetnya mengeliminasi dan menghabiskan kegiatan illegal fishing," kata Menteri Susi. Kantor ini dilengkapi dengan ruang pusat komando pengendali operasi atau puskodal. "Ada lima layar (monitor), operasinya 24 jam."

Kantor satgas ini memiliki 15 ruangan antara lain, ruang koordinator staf khusus, ruang staf khusus, direktur operasi, direktur yustisia, ruang seram pusat komando pengendali operasi (puskodal), dan ruang wakil direktur operasi.

Beberapa ruangan dilabeli dengan nama laut Indonesia. Misalnya, Ruang Rapat Arafuru, Ruang Jawa, Ruang Rapat Natuna, dan Ruang Banda untuk tim teknis atau tim kajian dan analisis.

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Direktorat Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sunaryo mengatakan, fungsi para staf di puskodal adalah sebagai sumber data, benteng, dan analisis untuk mendukung operasi di laut. "Sumber data untuk perencanaan operasi. Juga bisa mendeteksi kapal ilegal," ujarnya.

Dalam ruang puskodal, ada lima layar monitor yang saling mendukung dan berjalan secara langsung (live). Layar pertama adalah hasil kerja sama Kementerian Kelautan dengan 'skytruth'. "Untuk open akses data Vessel Monitoring System (VMS)," kata Sunaryo. Layar ini bisa memonitor kapal-kapal perikanan yang beredar di laut.

Layar kedua adalah hasil kerja sama dengan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Layar ini memuat Automatic Identification System (AIS) yang fungsinya memantau kapal-kapal berukuran 300 gross tonage ke atas. AIS bisa memonitor semua jenis kapal.

Lalu, layar yang paling besar, dari Kementerian Kelautan sendiri, memuat gabungan data dari 'skytruth' dan AIS. Sedangkan satu lagi adalah VMS versi internal, hanya bisa diakses Kementerian Kelautan. Satu layar lagi disediakan untuk monitor dan kerja sama dari TNI Angkatan Laut.

Susi mengatakan, akhir tahun ini kementerian sedang melokalisasi 40 kapal. Sampai akhir tahun, kata dia, 40-50 kapal sudah pasti akan ditenggelamkan. "Kalau bisa semua yang dalam proses diinkrahkan sebelum akhir tahun, ada 100 lebih."

REZKI ALVIONITASARI