TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin membuktikan bahwa ia bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. "Jabatan saya sementara, bukan karier. Tapi saya ingin meninggalkan perubahan yang dijanjikan Presiden ke saya dan bangsa," kata Susi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2015 di Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Desember 2015.

Susi mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melakukan perubahan. Salah satunya, Menteri Susi membuat surat edaran yang melarang penggunaan kata-kata “bersayap”, seperti pemberdayaan, ekstensifikasi, peningkatan, pengembangan, dan perluasan. "Pemakaian bahasa yang tidak straight forward membuat tujuan tidak jelas," ucapnya.

Susi bercerita bahwa ia memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah kata-kata tersebut. Di hadapan Presiden, ia mengaku tidak sanggup bekerja bila tidak diizinkan. "Akhirnya beliau setuju dan muncul istilah baru, 'Susinisasi'," ujar pendiri maskapai perintis Susi Air itu, yang disambut tawa peserta.

Perubahan lain yang dilakukan Susi adalah meng-upload izin konsesi menuju transparansi, meeting terbuka dengan stakeholder “hitam dan putih”. "Saya sampaikan ke Presiden, yang hitam itu pencuri, maling, mafia," tuturnya. "Ini sudah tidak main-main. Saya inginkan perubahan ini."

Acara Hari Antikorupsi Sedunia 2015 itu juga hadir Johan Budi S.P., pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan memuji kementerian yang dipimpin Susi karena telah menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam perubahan yang dilakukannya, dan akan terus mendukung upaya tersebut. "KPK mendukung apa yang diupayakan KKP. Hal-hal yang disampaikan Bu Susi kami dukung sepenuhnya," ujarnya.

FRISKI RIANA