Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan diskusi saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta, 19 Juni 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi, Rabu (2 Desember 2015) di Gorontalo, memastikan jika pada tahun 2016 seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia, akan menerima tunjangan hari raya (THR).
"Tahun depan, seluruh ASN akan menerima THR sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dan mendorong kinerja optimal," ujar Yuddy dalam kunjungan kerjanya di Gorontalo Utara didampingi Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim dan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Hengki Kaluara.
Menurutnya, kesejahteraan aparatur sangat penting sebab konsep pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah aparatur sipil sejahtera, sehingga tunjangan mereka akan dinaikkan.
Syaratnya, seluruh pejabat daerah wajib membuat desain kepegawaian untuk lima tahun ke depan, agar belanja pegawai mampu ditekan dan kesejahteraan aparatur pun terjamin.
"Jika dulu, pemerintah daerah tinggal menyusun jumlah kebutuhan pegawai dan aparaturnya, kemudian disesuaikan dengan anggaran untuk rekrutmen baru, namun saat ini konsepnya berbeda sebab pejabat daerah wajib membuat desain kepegawaian agar sistem penghasilan ASN akan semakin baik dengan bekerja total dan kesejahteraan penuh," ujar Yuddy.
Ia mencontohkan, rekrutmen perwira Kepolisian yang sebelumnya 400 orang kini ditekan menjadi 200 orang, mahasiswa IPDN 3.000 orang kini hanya 800 orang. Tujuannya, agar anggaran yang tersedia akan terbagi merata untuk kesejahteraan aparatur, kata Yuddy.
Ia pun berpesan agar pemerintahan daerah mampu menekan belanja pegawai agar keuangan daerah sehat dan bisa mengakomodir kesejahteraan apataturnya dengan optimal.
"Belanja pegawai jangan sampai menggelembung di atas 35 persen, agar keuangan daerah mampu terbagi merata untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya," kata ia.
Ia menambahkan, alasan moratorium ASN tidak berlaku bagi guru dan tenaga kesehatan karena dua profesi ini berhubungan erat dengan pelayanan langsung pada masyarakat.
Apalagi hampir seluruh daerah masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, sedangkan untuk tenaga administrasi akan disesuaikan dengan struktur kelembagaan dan digantikan dengan sistem teknologi informasi "IT".
Seperti di bidang pelayanan perizinan kata Yuddy, biasanya harus menempatkan 5 orang aparatur namun dengan pelayanan berbasis IT maka kebutuhan aparatur bisa ditekan menjadi 1 orang saja.
"Penataan pemerintahan yang bagus dan kinerja yang total ditunjang dengan belanja pegawai yang sehat, maka aparatur akan sejahtera," imbuhnya.
Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo selama dua hari.
