Bappenas Minta BPK Mengaudit Kinerja Kementerian Lembaga

Reporter

Kamis, 26 November 2015 18:25 WIB

Sofyan Djalil. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan reformasi menjadi kata kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selama ini Sofyan menilai ada paradigma yang salah dalam pembangunan di Indonesia. Ia mencontohkan dalam hal infrastruktur.

Menurut dia, ketika membangun pelabuhan aspek konektivitas tidak menjadi perhatian. "Ada pelabuhan tapi tidak ada listrik. Sekarang disadari banyak hal harus diperbaiki," kata Sofyan di Jakarta, Kamis, 26 November 2015.

Hal ini terjadi lantaran kurangnya peran Bappenas saat pembangunan berjalan. Mulai saat ini, kata Sofyan, Bappenas bakal berperan besar dalam perencanaan lembaga dan kementerian.

Sofyan Djalil menjelaskan, kinerja kabinet mesti diperbaiki. Langkah awalnya ialah dengan berpikir holistik dan memperhatikan sektor terkait. Dampaknya deviasi antara perencanaan dan pembangunan bisa diatasi. "Kalau bangun kawasan industri maka semua program harus dukung itu," ucapnya.

Agar semua lembaga dan kementerian bisa bekerja sama, lanjut Sofyan, Bappenas meminta Badan Pemeriksaan Keuangan mengawasi kinerja kabinet. "Kemandirian ekonomi harus jelas sasarannya. Kami mesti sepakat dulu dengan BPK agar pengawasannya jelas," ucapnya.

Sofyan berharap penilaian BPK tak hanya berupa laporan di atas kertas saja tapi juga memberikan penilaian dalam hal kinerja atau program yang telah terlaksana.

Agar bisa memberi penilaian, kementerian dan lembaga bersama BPK membuat indikator pengeluaran. Dengan adanya indikator, BPK bisa membuat penilaian kinerja. "Ini harus disepakati dulu," ucap Sofyan.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

6 jam lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

11 jam lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

8 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

43 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

46 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

47 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

47 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

47 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

47 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

47 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya