TEMPO Interaktif, Denpasar:Sampai saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum bisa menyentuh aparat pajak dan bea cukai. Sebab Undang Undang yang ada tidak memungkinkan. "Dulu sengaja dibuat begitu dan hanya di Indonesia yang tak boleh," kata Ketua BPK, Anwar Nasution saat menjadi pembicara dalam seminar 'Prospek Ekonomi 2006" di Denpasar, Bali, Jum'at (13/1).Karena itu BPK sudah mengusulkan agar UU yang ada diamandemen sehingga berbagai kebocoran pajak dan bea cukai seperti yang terungkap selama ini bisa dihindari. Prioritas audit, lanjut Anwar, juga ditujukan kepada bank-bank nasional, apalagi setelah terungkapnya kasus BNI. Pada bagian lain, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unviersitas Indonesia itu menyarankan agar pemerintah memanfaatkan momentum kestabilan rupiah untuk menarik investasi asing sebesar-besarnya. "Kita belum bisa berharap dari bank-bank nasional serta APBN untuk menggerakkan ekonomi," tegasnya. Selain itu, trend investasi asing yang masih bersifat jangka pendek harus diubah menjadi investasi jangka panjang. "Pengalaman 1997, investasi jangka pendek itu seperti bebek, pagi datang sore pulang," jelasnya.Pemerintah juga jangan mengandalkan utang luar negeri. Kalau pun mencari pinjaman mestinya adalah pinjaman dengan obligasi jangka panjang dengan mata uang nasional. Rofiqi Hasan
Berita terkait
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP
1 hari lalu
BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP
Baca SelengkapnyaSuap demi Predikat WTP dari BPK
2 hari lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
3 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
3 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
4 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
9 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
9 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
10 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
18 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
53 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
