TEMPO Interaktif, Jakarta:International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyatakan pemerintah Indonesia seharusnya meminta pemotongan utang kepada para negara atau lembaga pemberi pinjaman.INFID menilai, apabila pembayaran utang dialihkan ke suatu program tertentu (debt swap), hasilnya tidak akan signifikan pada pengurangan utang Indonesia. "Jumlahnya hanya 10 persen dari total utang kita,? kata Direktur Eksekutif INFID Dian Kartika Sari di Jakarta, kemarin. ?Terlalu kecil dampaknya.? Dia menekankan, seharusnya pemerintah tidak takut meminta pemotongan utang kepada kreditor. Sebab, permintaan itu tidak akan menurunkan peringkat Indonesia di mata investor. Hal ini telah terbukti pada Kamboja yang mampu mengurangi utangnya melalui pemotongan utang. "Pemerintah harus melobi kreditor dan membuat proposal yang bagus, bukannya menambah jumlah utang,? ujar Dian. ?Ini salah.? Dia menambahkan, pemerintah juga harus mengkaji ulang mekanisme kerja sama dengan Concultative Group on Indonesia. Pasalnya, kata dia, hingga kini pengkajian utang justru dilakukan kreditor. "Seharusnya ada lembaga independen yang mengkaji beban utang,? ucap Dian. Hingga Maret 2005, jumlah utang luar negeri Indonesia US$ 134,94 juta. Jumlah itu setara dengan Rp 1.282 triliun. Utang ini terdiri dari utang pemerintah Rp 767,9 triliun dan swasta Rp 514 triliun. Sedangkan utang dalam negeri mencapai Rp 611,296 triliun. ?Jumlah ini tak pernah diketahui secara persis penggunaannya serta efektifitasnya oleh masyarakat,? papar Dian. Menurut Dian, masyarakat tidak layak menanggung berbagai konsekuensi dari perjanjian utang. Indikator utang yang digunakan pemerintah juga tidak tepat. Pemerintah masih menggunakan perbandingan rasio utang terhadap ekspor, atau produk domestik bruto. "Seharusnya pemerintah melihat rasio utang terhadap tingkat kemiskinan supaya kebijakan yang diambil berpihak ke rakyat," kata Dian. EKO ARI WIBOWO