TEMPO Interaktif, Jakarta:Survei Business Software Alliance (BSA) pada 2005 menyebutkan, para praktisi teknologi informasi (TI) lebih suka jika kebijakan industri piranti lunak ditetapkan oleh industri, bukan pemerintah. Namun, pemerintah tetap perlu mengambil peran penting dalam memfasilitasi pengembangan industri. ?Terutama dalam pelatihan dan pendidikan,? papar Direktur BSA untuk Kebijakan Piranti Lunak Asia, Seow Hiong Goh di Jakarta hari ini. Para praktisi, tutur dia, melihat peranan pemerintah sebagai pendorong lingkungan kompetisi bebas. Sehingga, semua perusahaan dapat berkompetisi secara bebas dalam pasar.BSA baru saja mengeluarkan hasil survei mengenai pengembangan piranti lunak domestik tahun 2005 di Asia. Survei dilakukan oleh IPSOS Urusan Publik, sebuah perusahaan riset dan survei independen yang ditugasi BSA. Responden diambil dari delapan negara Asia, yakni Cina, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Vietnam dan Indonesia. ?Tiap-tiap negara diwakili oleh 100 orang praktisi profesional teknologi informasi (TI) non pemerintah untuk diwawancarai,? papar Seow. Hasil survei itu, menurut dia, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi nasional. WAHYUDIN FAHMI