Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
TEMPO.CO, Bandung - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengingatkan pengusaha untuk membayar pajak. “Apa pun usaha Anda, 25 persen milik pemerintah karena tiap kali ada untung, bayar pajak 25 persen,” kata JK saat membuka Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang ke-VII di Bandung, Senin, 23 November 2015.
JK meminta pengusaha segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak. “Kalau tidak, karena milik bersama kita bisa tarik kepemilikannya, jadi hati-hati saja. Di samping nanti kita ada pengampunan pajak, jadi bayarlah pajak,” kata dia.
Menurut JK, pajak dibutuhkan pemerintah untuk membangun, salah satunya infrastruktur. “Jangan hanya marah karena tidak ada jalan, jangan pengusaha protes bunga tinggi, protes tidak ada pelabuhan, semua dari pajak. Tidak ada dari kantong Pak Jokowi-JK untuk bayar itu, bayar pajak ya masing-masing kita. Tanpa bayar pajak, kita tidak bisa bikin apa-apa.” JK juga mengingatkan, ada sanksi bagi pengusaha yang enggan membayar pajak.
JK menyatakan dukungan pemerintah pada dunia usaha. “Banyak yang mengatakan pemerintah harus ‘business-friendly’, saya kira tidak perlu karena Presiden dan Wakil Presiden berasal dari pengusaha juga. Di sini saya merasa seperti bersama-sama dengan kawan-kawan lama, sahabat-sahabat lama. Itulah maka apa yang di hati Anda, di pikiran Anda, di hati kita juga,” katanya.
