Menteri perdagangan Mari E Pangestu berbicara mengenai kondisi krisis dunia di KTT Ekonomi Asia ke-4, di Hong Kong, (8/12). Foto: ANTARA.Ahmad Wijaya
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengusung tiga isu besar dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik.
"Pertama, kita memasukkan development goods (pengembangan komoditas) ke dalam pembahasan APEC dan goods ini diantaranya masalah sawit," ujar Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi..
Selain itu, pemerintah juga akan membahas pula masalah kerja sama infrastruktur, dan kerja sama bidang kemaritiman.
Menurut dia, ketiga tema yang dibawa Indonesia merupakan keberlanjutan dari tema yang telah diusung dalam pertemuan APEC sebelumnya.
KTT APEC akan berlangsung di Manila, Filipina, pada 18-19 November 2015.
Advertising
Advertising
Retno akan berangkat lebih dulu dibanding kepala dan wakil kepala negara karena harus menghadiri agenda pertemuan menteri pada 16 November 2015.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
13 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo
15 hari lalu
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo
Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
22 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
