Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 16 September 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa geram lantaran instansinya tak dilibatkan dalam penyusunan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan tentang berbagai produk kelautan dan perikanan.
Menurut Susi, setidaknya sudah dua kali Kementerian Kelautan tidak diajak bicara, yakni soal impor garam dan kedua impor produk ikan olahan. Menurut dia, kementerian teknis terkait seharusnya perlu diikutsertakan dalam penyusunan beleid itu.
"Seharusnya duduk bersama. Nanti gimana industri pengolahan ekonomi kreatif masyarakat? Masa ikan teri olahan saja mesti impor?" kata Susi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 30 Oktober 2015.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan deregulasi untuk impor produk tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut ketentuan impor jadi lebih mudah dibanding sebelumnya karena tidak perlu menggunakan Importir Terdaftar (IT) lagi. Salah satu produk yang diatur adalah makanan dan minuman yang di antaranya produk ikan olahan seperti teri, tuna, cakalang, belut.
Menurut Susi seharusnya Indonesia tidak semestinya mengimpor produk yang diproduksi dalam negeri. Apabila impor memang perlu dilakukan, ujar Susi, tujuannya untuk diekspor kembali sehingga menghasilkan nilai tambah dan menambah pendapatan negara. "Bukan impor yang langsung dijual ke konsumen,"ujarnya.
Susi mengatakan dengan adanya kemudahan impor tersebut, industri pengolahan maupun nelayan lokal terancam tertekan.
Menanggapi pernyataan Susi, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Karyanto Suprih mengatakan aturan tersebut merupakan beleid yang sudah disepakati oleh pemerintah. "Namanya pemerintah kan satu. Pemerintah itu ya otomatis terlibat. Pemerintah membuat kebijakan enggak ujug-ujug dari langit," ujarnya.
Aturan pelonggaran impor bagi produk tertentu, ujar Karyanto, dibuat supaya impor gampang dan cepat."Penghapusan IT itu justru memudahkan. Kalau pakai IT itu ribet, single identitas saja. Hakikatnya kita mempermudah industri," kata Karyanto.
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
8 hari lalu
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
