TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya pada Kementerian Perdagangan, Deny Wachyudi Kurnia, menyatakan bahwa kalaupun jadi dilakukan, masuknya Indonesia ke Trans Pacific Partnership (TPP) perlu waktu lama. Banyak perhitungan harus dilakukan. Banyak pula peraturan harus diubah.

“Prosesnya masih panjang. Harus ada proses negosiasi syarat dan ketentuannya,” ujar Deny, Rabu 28 Oktober 2015. Deny menyatakan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan telah meneliti soal apa saja untung rugi bergabungnya Indonesia ke TPP.

Selain itu, bergabung dengan TPP berarti Indonesia perlu bernegosiasi dengan semua negara anggota dan mengadopsi seluruh kerangka kerjasama TPP yang telah disepakati. “Nah jika aturan main di sini belum sesuai, maka Indonesia yang harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Yang pasti, menurut Deny, TPP memang menawarkan akses pasar yang lebih luas bagi negara anggotanya. Jika Indonesia bergabung, misalnya, maka bea masuk produk tekstil dan alas kaki di Amerika Serikat dan negara anggota TPP lain, yang notabene merupakan pasar utama Indonesia, akan dihapuskan.

Tapi di sisi lain, beberapa penyesuaian regulasi juga perlu dilakukan di dalam negeri. Misalnya untuk mebuka pintu bagi investasi di sektor-sektor yang selama ini terlarang atau mengurangi hak-hak eksklusif BUMN. Selain itu juga ada syarat menyesuaikan peraturan ketenagakerjaan sesuai standar ILO dan untuk meningkatkan posisi pemilik hak kekayaan intelektual.

Menurut Deny, meski untuk jangka panjang bisa jadi menguntungkan, pembukaan daftar negatif investasi dan pengurangan hak eksklusif bagi BUMN itu bakal jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Apalagi, semua perubahan harus minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya, ketika bertemu Presiden Barack Obama, Presiden Joko Widodo telah mengatakan ketertarikan untuk bergabung dengan TPP. “Indonesia berniat bergabung dalam TPP,” demikian pernyataan Jokowi di Gedung Putih, Washington, Senin 26 Oktober 2015 siang waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia. Dalam keterangan pers yang diberikan bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama itu, Jokowi tidak mengelaborasi pernyataannya.

PINGIT ARIA