Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengenakan helm dan pakaian proyek saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan lima pasar rakyat di pasar Manggis, Jakarta (6/11). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tak mau lagi meresmikan proyek pemancangan tiang pertama. Ia kapok karena banyak proyek yang sudah diresmikan tapi tak berlanjut karena masih tersandung banyak masalah yang membuat proyek mandek.
Keengganan Presiden Jokowi disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil saat memberikan sambutan dalam Diskusi Forum Nulistik yang diselenggarakan Tempo Institute di kantor Tempo, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2015. “Beliau bilang tak mau lagi jadi presiden groundbreaking,” kata Sofyan tentang kelakar Jokowi.
Sofyan bercerita banyak proyek besar yang sudah diresmikan Presiden Jokowi mandek di tengah jalan. Ia mencontohkan proyek pembangunan jalan Manado-Bitung di Sulawesi Utara. Proyek jalan sepanjang 39 kilometer itu diresmikan pada Oktober 2014, tapi hingga kini belum berlanjut karena terganjal pemilihan kontraktor.
Ketika ia menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan meninjau lokasi dan mengumpulkan pejabat setempat untuk mendaftar masalah yang menghambat pembangunan jalan tol senilai Rp 11 triliun itu. Dari rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur Sulawesi Utara, dan para bupati, tersusun 18 masalah yang menghambat. “Dan itu masalah-masalah kecil,” katanya.
Sofyan mencontohkan, salah satu yang mengganjal adalah pemerintah tak punya teodolit untuk mengukur kontur tanah. Pemerintah daerah perlu dua unit tapi tak punya uang karena harga per unit Rp 2 miliar. Sofyan bertanya apakah bisa menyewa dan berapa waktu yang diperlukan memakai alat tersebut.
Harga sewa teodolit itu Rp 200 juta per bulan. Sofyan menyarankan agar pemerintah daerah menyewa alat tersebut. Lagi-lagi bermasalah, kata dia, karena pemerintah daerah belum mengajukan anggarannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
Masalah lain adalah satu petak bidang lahan tak bisa dibebaskan karena pemerintah tak bisa melacak pemiliknya. Sofyan geleng-geleng mendengarnya. Ia menyarankan agar pemerintah membangun saja jalan itu dengan membentuk lembaga pengelola barang peninggalan. Lembaga ini yang akan mengurus lahan itu sampai pemiliknya ditemukan. “Bayangkan, proyek Rp 11 triliun terhalang oleh urusan teodolit dan satu pemilik lahan yang tak bisa dilacak,” kata dia.
Baru bulan lalu proyek yang memakai anggaran pendapatan dan belanja negara murni dan pinjaman Cina itu bisa dilanjutkan. Saat ini pemerintah sedang menyeleksi perusahaan yang akan mengerjakan konstruksinya.
