Pembangunan Kilang Terkendala Campur Tangan Parpol  

Reporter

Minggu, 11 Oktober 2015 18:45 WIB

Kilang minyak Pertamina Cilacap. TEMPO/Aris Andrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan kilang nasional sulit terealisasi karena banyak campur tangan partai politik. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan rencana pembangunan kilang banyak yang belum terealisasi. "Kita ini terlalu banyak partai. Memang nasionalisasi, tapi di balik itu keputusan menjadi terbelah-belah," ucap Agus di gedung Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 11 Oktober 2015.

Menurut dia, pemerintah harus mencontoh Singapura, yang bisa merealisasi pembangunan kilang dengan cepat hanya dalam dua tahun. "Kalau kita, puluhan tahun enggak jadi-jadi," ujarnya.

Sependapat dengan Agus, Direktur Eksekutif Indef Eny Sri Hartati menuturkan masih lambannya pemerintah dalam merealisasi pembangunan kilang di Indonesia karena komunikasi yang tidak sejalan. Padahal modal untuk membangun kilang masih bisa dipenuhi pemerintah dengan skema-skema bisnis yang pernah diterapkan.

"Jangan-jangan ini problem komunikasi. Kita tahu Pertamina selama ini melakukan kreativitas bangun kilang ini itu," katanya.

Pertamina sudah menyampaikan akan membangun tiga kilang baru untuk mengurangi ketergantungan impor. Salah satu lahan yang siap dibangun kilang ada di Bontang. Sedangkan dua lain masih dalam proses perhitungan yang dilihat dari sisi kebutuhannya.

INGE KLARA SAFITRI




Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

5 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

6 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Gedung Putih Minta Volodymyr Zelensky Berhenti Menyerang Kilang Minyak Rusia

28 hari lalu

Gedung Putih Minta Volodymyr Zelensky Berhenti Menyerang Kilang Minyak Rusia

Volodymyr Zelensky membenarkan laporan media kalau Gedung Putih mendesaknya agar berhenti menyerang infrastruktur Rusia

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

37 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

38 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

38 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

38 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

38 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Kilang Pertamina Balikpapan Genjot Produksi 360 Ribu Barel per Hari

50 hari lalu

Kilang Pertamina Balikpapan Genjot Produksi 360 Ribu Barel per Hari

Proyek TA Revamp diperkirakan berlangsung selama 58 hari. Progres pekerjaan telah 50 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

51 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya